Mengukir Asa, Mengabdi pada Negeri

Mulailah babakan baru dalam hidup saya yaitu memasuki profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam usia 23 Tahun, setelah selesai menempuh ujian dan lulus Sarjana Muda jurusan Pemerintahan pada Fakultas Hukum Ekonomi – Sosial Politik (HESP) Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta tahun 1958. Sebagai mahasiswa Ikatan Dinas dari Departemen Dalam Negeri, maka pada saat lulus tingkat Sarjana Muda (Bachelor of Art / BA), diwajibkan untuk bekerja selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan setelah itu kembali lagi menyelesaikan studi tingkat doktoral (saat ini setingkat S1). Karena itu, dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 1958, saya diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata Praja dan kemudian ditempatkan di Kantor Gubernur Sulawesi di Makasar, dimana sebelum itu saya ditempatkan untuk sementara waktu pada Kantor Penyelenggara Pendidikan Mahasiswa Kementrian Dalam Negeri di Yogyakarta.
Pada pengangkatan pertama kali sebagai Pegawai Negeri Sipil, muncul perasaan gembira yang bercampur dengan perasaan ingin tahu bagaimana sebenarnya menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil dan bekerja pada instansi pemerintahan. Sudah pasti yang dimaksud dengan instansi pemerintahan adalah Pemerintah Pusat dengan berbagai Departemen (selain Lembaga-lembaga Negara), dan Pemerintah Daerah mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota dengan berbagai dinasnya, sampai kepada Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa yang ada di Indonesia. Khusus bagi pegawai dan pejabat yang bekerja di lingkup Departemen Dalam Negeri pada saat itu yaitu Gubernur, Residen, Bupati/Walikota, Patih, Wedana, Asisten Wedana/Camat disebut “Pamong Praja”, sedangkan pegawai yang ada pada setiap tingkatan, termasuk yang bertugas di Bagian Tata Usaha dan Bagian Penataan Pemerintahan, disebut sebagai staf, sehingga ada istilah kepangkatan seperti Penata Usaha, Penata Praja, Ahli Praja dan lain sebagainya. Pada saat itu, yang disebut dengan Pemerintahan adalah Kegiatan-kegiatan dalam penataan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Lembaga-lembaga/Instansi-instansi di tingkat pusat dan yang dilaksanakan oleh instansi-instansi di tingkat daerah (provinsi, kabupaten/kota, sampai ke kecamatan dan desa).
Dewasa ini orang lebih suka menggunakan istilah pemerintahan dengan istilah “birokrasi” yang mencakup kegiatan penataan pemerintahan yang dilaksanakan oleh seluruh unsur instansi yang ada di pusat dan di daerah, sedangkan para pejabatnya mulai dari Menteri sampai Gubernur, Bupati/Walikota, Camat biasa disebut dengan “birokrat”. Adapun pegawai-pegawai staf, khususnya di lingkup Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dalam istilah kepangkatan dan peraturan kepegawaian yang berlaku menggunakan istilah Penata, Pembina, dan sebagainya.
Beberapa bulan kemudian, dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi, saya ditempatkan lagi di Kantor Residen Koordinator Sulawesi Utara di Gorontalo. Residen Koordinator Sulawesi Utara pada waktu itu ialah Bapak Nani Wartabone yang kebetulan sedang berkunjung ke Makasar dan memerlukan tenaga pegawai untuk kantornya di Gorontalo. Melalui pembicaraan Beliau dengan Bapak A. Amu, yang pada saat itu sebagai Pj. Sekretaris Gubernur Sulawesi, akhirnya saya ditempatkan di Gorontalo. Saya menuju Gorontalo menumpang KM Kartika, yaitu kapal laut dinas Gubernur Sulawesi Utara Tengah, bersama dengan Bapak Nani Wartabone. Sebenarnya kantor Residen Koordinator dan stafnya berada di Manado, akan tetapi Bapak Nani Wartabone lebih suka berkantor di Gorontalo, apalagi pada saat itu di Manado dan sekitarnya masih ada sedikit gangguan keamanan dari PRRI Permesta. Adapun wilayah kerja Residen Koordinator Sulawesi Utara meliputi kepulauan Sangihe Talaud, Manado, Minahasa, Bolaang Mongondow dan Gorontalo.
Biaya perjalanan dari Yogyakarta ke Makasar dan seterusnya ke Gorontalo ditanggung oleh Negara lewat Kantor Perbendaharaan Negara (dahulu CKC). Pada saat itu masih dimungkinkan Pegawai Negeri Sipil tinggal di Hotel dengan membayar 60% dari gaji dan sisanya dibayar oleh Negara. Sehingga baik di Makasar maupun di Gorontalo, saya menginap di hotel, yaitu Hotel Grand di Makasar dan Hotel Velberg di Gorontalo. Selama di Gorontalo, saya pernah juga bersama Drs. F. M. Mugama yang kemudian tinggal di kediaman Bapak A. M. Jacobus, seorang Pamong Praja senior yaitu sebagai Patih diperbantukan (dpb) Kantor Bupati Gorontalo, beliau pernah menjabat juga sebagai Pj. Sekretaris di Kantor Gubernur Sulawesi Utara di Manado.
Sebagai seorang pegawai negeri pemula, saya mulai belajar di Kantor Residen Koordinator Sulawesi Utara di Gorontalo dibawah bimbingan Sekretaris Kantor Reskor Bapak Taki Niode, beliau juga adalah Pamong Praja senior yang sebelumnya adalah Sekretaris Daerah Gorontalo dan di kemudian hari pernah menjadi Walikota Gorontalo. Di sinilah saya mulai belajar bagaimana memberi nomer surat-surat dinas, membuat agenda surat-surat keluar masuk, membuat konsep surat dinas dan menyusun berkas surat-surat dinas serta menyimpannya sebagaimana mestinya.Walaupun pekerjaan-pekerjaan itu bersifat rutin, tetapi harus dikerjakan dengan teliti dan sungguh-sungguh karena merupakan pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai negeri sipil pemula. Saya bekerja di Kantor Residen Koordinator Sulawesi Utara di Gorontalo kurang lebih 1 (satu) tahun. Selain bekerja di Kantor, saya juga mengajar di SMA Negeri Gorontalo.
Sementara itu situasi keamanan di Sulawesi Utara, khususnya di daerah Bolaang Mongondow, belum seluruhnya pulih ini akibat dari pergolakan Permesta. Hubungan ke daerah Bolaang Mongondow masih tertutup, yang dapat dijangkau dari Gorontalo pada saat itu baru sampai di Kewedanaan Kaidipang (Boroko sampai Bintauna). Wedana Kaidipang saat itu adalah Bapak A. H. Van Gobel dan Asisten Wedana atau Camat Bintauna adalah Bapak J. C. Mokoginta. Kotamobagu sebagai ibukota daerah Bolaang Mongondow dan sekitarnya tertutup karena satuan-satuan tentara Permesta masih berada di sana, yang kemudian hari, Kotamobagu dan sekitarnya dibumihanguskan oleh pihak Permesta.
Atas pertimbangan dengan situasi tersebut maka Residen Koordinator Sulawesi Utara mengangkat Bapak R. A. Slamet sebagai Pejabat Bupati Bolaang Mongondow yang berkedudukan di Gorontalo, disamping jabatannya sebagai Bupati Kepala Daerah Gorontalo. Karena beliau lebih berkonsentrasi pada tugasnya sebagai Bupati Gorontalo, maka dengan Surat Keputusan Reskor Sulawesi Utara, saya ditugaskan sebagai Kepala Perwakilan Pemerintah Bolaang Mongondow dan berkantor di Gedung Nasional Gorontalo. Tugas dari perwakilan ini ialah membantu rakyat asal Pinolosian dan Molibagu yang mengungsi di Gorontalo untuk menghindari gangguan Permesta, dan menampung sementara pegawai-pegawai daerah Bolaang Mongondow yang tugas belajar di Makasar atau di tempat lain yang belum bisa pulang ke Kotamobagu.
Beberapa waktu kemudian, setelah Kotamobagu dan sekitarnya diduduki oleh TNI dan dibebaskan dari cengkeraman Permesta, saya bersama pegawai-pegawai daerah Bolaang Mongondow yang sementara mampir di Gorontalo dan beberapa anggota staf Kodim Bolaang Mongondow berangkat dengan kapal motor kayu dari Kwandang menuju Inobonto membawa bahan-bahan dan peralatan yang dibutuhkan di Kotamobagu. Saat mendekati pelabuhan Inobonto, waktu sudah malam sedangkan kapal yang ditumpangi tidak ada lampunya, kami hampir saja ditembak oleh pasukan TNI yang ada di daratan karena dikira kapalnya Permesta, untungnya ditanyai dari darat, sehingga Nahkoda kapal menjawab dengan suara keras agar bisa didengar bahwa kami adalah pegawai-pegawai atau petugas dari Kwandang/Gorontalo. Akhirnya kami bisa turun dengan aman dan selamat dari kapal, syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT.
Besoknya kami beserta rombongan melanjutkan perjalanan ke Kotamobagu dengan berjalan kaki karena jalan (termasuk jembatan) dari Inobonto ke Kotamobagu sepanjang kurang lebih 30 Km telah dirusak oleh Permesta. Sepanjang jalan ditemui lubang galian yang ditanami bambu runcing sehingga menyulitkan kendaraan dan orang untuk melewatinya. Sore hari kami tiba di desa Muntoi. Anggota rombongan lainnya istirahat sejenak kemudian meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki lagi ke Kotamobagu. Saya sendiri telah dijemput dengan kendaraan jeep dari Kodim menuju Markas Komando RTP 1 di Kotamobagu menemui Komandan RTP 1 Kolonel Soetjipto. Pada pertemuan tersebut, saya menyampaikan maksud kunjungan ke Kotamobagu antara lain mengenai pengaturan status pegawai-pegawai yang telah melapor kembali. Dibicarakan juga mengenai pelaksanaan tugas (Plt) Kepala Daerah Bolaang Mongondow. Hasil keputusannya, Komandan RTP 1 menugaskan kepada Kapten Daan L. Olii (Komandan Detasemen ”O”) yang juga saat itu hadir, untuk menjadi Plt. Kepala Daerah Bolaang Mongondow. Selanjutnya Mayor Daan L. Olii menjadi Bupati Kepala Daerah Bolaang Mongondow (1959-1965).
Keesokan harinya, saya mengadakan pertemuan dengan pegawai-pegawai daerah yang telah melapor kembali, menyampaikan kepada mereka agar mulai bekerja lagi seperti biasa sambil menunggu penyelesaian status dan administrasinya, gaji para pegawai dibayar 50% terlebih dahulu. Setelah itu saya mengambil kesempatan berkunjung pada kedua orang tua saya di desa Bilalang, setiba disana, saya tersentak melihat seluruh desa sudah dibakar oleh Permesta. Yang tersisa hanya tujuh rumah dan satu mesjid. Diantara tujuh rumah itu terdapat satu rumah kakak saya, Josina, dan di rumah itulah Ayah dan Ibu serta Saudara-saudara saya berteduh. Suasana keluarga dipenuhi oleh isak tangis sambil bersyukur pada Allah SWT karena seluruh sanak keluarga, termasuk adik saya Tilung Mokoginta yang direkrut paksa oleh Permesta, masih bisa bertemu dan berkumpul kembali walaupun dalam keadaan seperti itu. Semuanya itu merupakan cobaan dari Allah SWT yang harus dihadapi dengan penuh kesabaran.
Saat selesai melaksanakan tugas di Kotamobagu, saya kembali ke Gorontalo, karena pada waktu itu di Kotamobagu belum ada SMA, maka saya mengajak adik saya Tilung Mokoginta untuk bersekolah di Gorontalo bersama saudara sepupu pihak ibu, Subari Damopolii dan Rustam Mokoginta (saudara sepupu pihak ayah). Mereka tinggal di rumah keluarga Oga Nurdin di Gorontalo sampai selesai sekolah SMA. Setalah tamat SMA, adik Tilung Mokoginta melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi di Manado, saat ini sebagai Pensiunan Karyawan Bank BNI dan pernah sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (1999-2004). Adik Subari Damopolii meneruskan kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin di Makasar, menjadi dokter dan saat ini mengelola Rumah Sakit Muhamadiyah di Makasar. Adapun adik Rustam Mokoginta mengikuti pendidikan Perbankan dan kemudian menjadi karyawan dan beberapa kali menjadi pejabat di lingkungan BRI sampai pensiun. Pada waktu itu saya masih berkesempatan juga mengirim/menugaskan kakak tertua saya Ali Paha Salmon Mokoginta (pegawai daerah Bolaang Mongondow) untuk mengikuti pendidikan/kursus Dinas C di Makasar.
Tidak terlalu lama berada di Gorontalo, tahun 1959 dengan Surat Keputusan Residen Koordinator Sulawesi Utara, saya ditempatkan sebagai pegawai/Penata Praja pada Kantor Kepala Daerah Bolaang Mongondow di Kotamobagu. Saya berangkat ke Kotamobagu dan melapor kepada Kepala Daerah. Kantor Kepala Daerah saat itu masih menggunakan gedung bekas sekolah tionghoa di Kotamobagu, di belakangnya dibangun bangunan darurat dan dipergunakan sebagai ruangan-ruangan kantor. Saya ditugaskan sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Umum (Berdasarkan Surat Perintah Komandan Resimen Team Pertempuran/RTP I Ko.Ops Merdeka, karena Daerah Bolaang Mongondow pada waktu itu masih termasuk daerah pertempuran). Di sisi yang lain juga merangkap sebagai Ajun Sekretaris Daerah, karena Sekretaris Daerah, Bapak F. Mokoginta, pada waktu itu sedang bertugas ke Makasar. Banyak tugas-tugas pemerintahan yang harus dibenahi dan ditata kembali akibat adanya pergolakan Permesta.
Koordinasi dengan Gubernur dilaksanakan lewat rapat kerja Gubernur dengan para Kepala Daerah beserta Reskor Sulawesi Utara Tengah di Gorontalo. Pada saat itu, rapat kerja itu dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara-Tengah, Mr. A. A. Baramuli. Saya menyiapkan laporan Kepala Daerah (Bapak D. L. Olii) untuk dibawakan dalam rapat kerja tersebut. Perjalan kami menuju Gorontalo melewati darat dengan menggunakan kendaraan jenis jeep. Pada perjalanan saat itu, rombongan terdiri dari Bapak B. I. N. Lobud (Kepala Pertanian), Bapak M. P. Mokoginta (Kepala Bagian Keuangan), Saudara Alfons Adam (Spri Kepala Daerah) dan saya sendiri. Sedangkan Bupati D. L. Olii sudah berangkat terlebih dahulu lewat Manado dan terpisah dari rombongan kami. Jalan dan jembatan khususnya antara Inobonto dan Bintauna dalam keadaan rusak parah dan jarang dilalui oleh kendaraan baik roda dua maupun roda empat, yang memang juga masih sangat langka pada waktu itu. Beberapa ruas jalan kondisinya seperti jalan roda (jalan yang biasa dilalui oleh roda sapi). Seringkali harus melalui semak belukar dan menyeberangi sungai-sungai. Syukur Alhamdulillah, akhirnya kami dapat melaluinya sampai tiba di Gorontalo. Pada saat itu, bila ingin ke wilayah pantai utara (lolak sampai boroko) Bolaang Mongondow, orang-orang biasa menumpang kapal motor atau perahu dari Inobonto ke Bintauna, kemudian dilanjutkan dengan kendaraan bermotor menuju Boroko, Kwandang, dan Gorontalo dengan keadaan jalan yang relatif lebih baik (saat ini jalur tersebut sudah menjadi jalur Trans Sulawesi). Selesai mengikuti rapat kerja di Gorontalo, kami kembali ke Kotamobagu lewat jalan darat lagi.
Selama bertugas di daerah Bolaang Mongondow, walau hanya dalam waktu yang relatif singkat yaitu kurang lebih satu tahun lamanya, saya turut memfasilitasi dan mendorong beberapa hal yaitu: (1) Berfungsinya kembali Koperasi Kopra, yaitu Pusat Koperasi Kopra Bolaang Mongondow (PKKBM), (2) Berkembangnya perusahaan daerah PT Parento, yaitu perusahaan tambang emas yang berlokasi di Tobongon, dan (3) Rehabilitasi sarana pendidikan gedung SMP Negeri Kotamobagu. Khusus dalam rangka pembinaan SDM Pegawai Daerah, saya memberi saran kepada Kepala Daerah untuk mengirim Mahasiswa Tugas Belajar/Ikatan Dinas ke Universitas Gadjah Mada Yogyakarta diantaranya Sdr. Idhar Mokoginta dan Sdr. Dahlan Mokoginta untuk Fakultas Hukum, serta Sdr. Syamsudin Paputungan dan Sdr. Ama Korompot untuk Fakultas Sosial Politik. Setelah mereka lulus sebagai Sarjana, di kemudian hari, Drs. Ama Korompot sempat menjadi Sekretaris Daerah Bolaang Mongondow dan Drs. Syamsudin Paputungan sempat menjadi Bupati Kepala Daerah Bolaang Mongondow (1991-1996). Adapun Idhar Mokoginta, SH sempat menjadi Hakim pada Pengadilan Negeri Kotamobagu.
Waktu berjalan terus, dan barang siapa tidak bergegas, maka akan ketinggalan. Oleh karena itu, setelah menjalankan tugas sebagai pegawai negeri di daerah Bolaang Mongondow dan menyadari bahwa masa wajib kerja saya sebagai mahasiswa Ikatan Dinas Departemen Dalam Negeri sudah berjalan selama 2 (dua) tahun, sehingga pada tahun 1960, saya pergi ke Manado dan melapor kepada Gubernur Sulawesi Utara-Tengah, Bapak Mr. A. A. Baramuli. Waktu itu Kantor Gubernur masih menggunakan Gedung Percetakan Negara berlokasi di Tikala, Manado. Setelah melapor, saya diperintahka oleh BapakGubernur untuk segera kembali ke Yogyakarta menyelesaikan studi tingkat doktoral (S1), sedikit mengenai pribadi muda beliau ( berumur 30 tahun), energik, berwibawa, dan peduli terhadap kaderasi. Sewaktu saya sudah berada kembali di Yogyakarta dan suatu waktu ada urusan ke Jakarta, saya masih sempat juga bertamu dirumah beliau di kawasan Kebayoran Baru Jakarta. Beliau selalu memberi dorongan agar dapat menyelesaikan studi pada waktunya. Dikemudian hari waktu saya menjadi anggota DPR-RI periode 1992-1997, masih bertemu dengan Bapak Mr. A. A. Baramuli yang juga menjadi anggota DPR-RI. Beliau menjadi terkenal karena membongkar kasus korupsi Edi Tanzil. Pada zaman Presiden RI – B. J. Habibi, Bapak Mr. A. A. Baramuli menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Terakhir bertemu dengan Bapak Mr.A. A. Baramuli ialah pada waktu Pemilihan Umum 2004. Beliau mengajak saya untuk bersama beliau kampanye di daerah-daerah di Sulawesi Utara dalam rangka pencalonan anakda Arianti Baramuli untuk DPR-RI, sedangkan saya tidak dapat ikut karena kebetulan saya juga ikut mencalonkan diri.
Kembali pada tahun 1960, saya akhirnya melapor di Kantor Penyelenggara Pendidikan Mahasiswa Ikatan Dinas Departemen Dalam Negeri yang berada di Jalan Melati No.7 Yogyakarta, dan selanjutnya mengikuti kuliah-kuliah senagaimana layaknya seorang mahasiswa di Fakultas Sosial Politik, Jurusan Ilmu Usaha Negara untuk menyelesaikan studi tingkat doktoral (sarjana). Pada tahun 1962, Alhamdulillah wa Syukurillah, saya dapat menyelesaikan studi tingkat doktoral (sarjana) dan lulus ujian Sarjana Ilmu Usaha Negara (Strata Satu). Ada hal yang menarik saat menempuh ujian untuk mata kuliah Sosiologi dan Hukum Adat yang diasuh oleh Prof. Dr. Djojodiguno, dimana saya dengan beberapa mahasiswa antara lain teman saya yang bernama Hasoloan Napitupulu sedang menunggu untuk dipanggil masuk, tiba-tiba dipanggil ”80” (delapan puluh), spontan teman saya tersebut langsung menjawab ”saya”, selanjutnya ditanya oleh dosen mengapa menjawab ”saya”, langsung dijawab oleh teman saya, karena namanya NAPITUPULU (dalam bahasa belanda ”na” artinya sesudah, ”pitupulu” artinya tujuh puluh, sehingga Napitupulu artinya sesudah tujuh puluh, yaitu ”80” atau delapan puluh). Teman saya itu langsung masuk, dan beberapa saat kemudian keluar dengan senyum mengembang dan mengatakan bahwa ia lulus karena sang dosen senang karena ia mengerti apa yang dimaksud oleh sang dosen. Setelah itu giliran saya masuk, langsung saja sang dosen minta saya menulis nama saya Abdullah dalam huruf arab, selanjutnya diajukan beberapa pertanyaan yang semuanya saya jawab dan alhamdulillah sayapun dinyatakan lulus.
Sementara itu situasi di tanah air suhunya agak panas karena semuanya siap siaga dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat untuk dapat kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak diucapkannya Tri Komando Rakyat (Trikora) untuk pembebasan Irian Barat oleh Presiden Soekarno di Yogyakarta pada bulan Desember tahun 1961, maka proses perjuangan dimulai. Dibentuk Komando Mandala pembebasan Irian Barat yang berkedudukan di Makasar. Komandannya adalah Bapak Jenderal Soeharto. Pada bulan Januari tahun 1962, terjadi pertempuran di laut (sekitar kepulauan Aru) antara ALRI dan Tentara Belanda. Dalam pertempuran tersebut, Laksamana Yos Soedarso gugur sebagai pahlawan nasional. Bersamaan dengan itu, gerilyawan kita sudah menyerbu ke pedalaman Irian Barat, keadaan berlanjut hingga pada bulan Agustus tahun 1962 terjadi penandatanganan persetujuan formil antara RI dan Belanda mengenai penyerahan administrasi di Irian Barat kepada Republik Indonesia yang disusul dengan cease-fire (gencatan senjata) antara gerilyawan pembebasan Irian Barat dan tentara Belanda pada tanggal 18 Agustus 1962.
Direncanakan setelah pembebasan Irian Barat dan operasi militer selesai, akan disusul dengan penempatan pejabat-pejabat pemerintahan sipil untuk menjadi Bupati dan Camat di Irian Barat. Waktu itu, Ibukota sementara Irian Barat berada di Soa Siu (Maluku Utara). Pejabat Gubernur ialah Bapak Zainal Abidin dan Wakil Gubernur adalah Kolonel Laut Pamoedji. Dalam hubungan dengan rencana tersebut, maka Departemen Dalam Negeri mempersiapkan pejabat-pejabat sipil yang nantinya akan ditempatkan di Irian Barat.
Oleh karena itu, setelah selesai studi tingkat Sarjana, saya bersama tujuh orang lulusan Sarjana, yang kesemuanya ikatan dinas dan berstatus sebagai pegawai negeri, dipanggil ke Jakarta untuk mengikuti latihan dan persiapan bagi pegawai-pegawai di lingkup Depatemen Dalam Negeri yang akan ditugaskan di Irian Barat. Kami berdelapan ditambah lagi dengan Sarjana Muda tamatan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) dari 27 Propinsi, dimana masing-masing mengirim dua orang, sehingga seluruhnya berjumlah 62 orang. Kami ditampung di Asrama Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Pejompongan Jakarta dan mengikuti latihan persiapan baik pengetahuan mengenai keadaan wilayah dan masyarakat Irian Barat maupun latihan dasar kemiliteran selama kurang lebih empat bulan yakni tanggal 21 Januari s/d 28 April 1962 dan saya ditunjuk sebagai Komandan Satuan Tugas (sama dengan Ketua Kelas).
Demikianlah, setelah Irian Barat bebas dan secara resmi masuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka tenaga-tenaga yang sudah dipersiapkan ini ditugaskan di Irian Barat. Yang bergelar Sarjana (Drs) ditugaskan sebagai Bupati dan yang bergelar Sarjana Muda (BA) ditugaskan menjadi camat. Kami yang berempat yakni Drs. E. Kostaram, Drs. Abasuni Abubakar, Drs. BadrulAlam dan saya sendiri tidak dikrim ke Irian Barat tetapi diperbantukan pada Staf Gubernur Militer Mandala di Makasar.kami ditempatkan pada sekretariat untuk urusan Tata Hukum dan Perundang-undangan.selesai penugasan pada Staf Gubernur Militer Mandala ( ± 6 bulan ) di Makasar, dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tahun 1962 sya ditempatkan kembali dikantor Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Utara Tengah di Manado. Teman-teman lainnya kembali kedaerah masing-masing . Drs. E. Kostaram kembali ke Jawa Barat, Drs. Abasuni Abubakar kembali ke Kalimantan Barat (tahun 1985 menjadi Wakil Gubernur)dan Drs. Badrul Alam ditempatkan kembali di Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
Sejak tahun 1963-1992 saya bekerja sebagai staf pada Kantor Gubernur Sulawesi Utara Tengah (selanjutnya Kantor Gubernur Sulawesi Utara) dengan berbagai jabatan staf, yaitu sejak periode kepemimpinan Gubernur C. J. Rantung. Mulai tahun 1964 Provinsi Sulawesi Utara Tengah dimekarkan menjadi Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah.
Terbentuknya Provinsi Sulawesi Utara Tengah adalah sebagai hasil pemekaran Provinsi Sulawesi. Sebagai pelaksana pasal 18 UUD 1945, maka sejak kemerdekaan Bangsa Indonesia telah dikeluarkan berbagai peraturan perundangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang intinya adalah pelaksanaan asas-asas Desentralisasi, Dekonsetrasi dan Tugas-tugas pembantuan (medebeuwind) dengan tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan RI. Desentralisasi ialah penyerahan urusan pemerintahan tertentu oleh Pemerintah Pusat menjadi urusan Rumah Tangga Daerah (otonomi daerah). Dekosentrasi ialah pelaksanaan urusan-urusan pusat oleh aparat Pusat di daerah.sedangkan tugas pembantuan ialah pelaksanaan urusan pusat tertentu oleh daerah karena tidak adanya aparat pusat di daerah.
Berbagai Peraturan Perundangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan didaerah antara lain adalah UU. No. 1/1945, UU. No. 22/1948 (berlaku di Rep. Indonesia Yogyakarta), UU. NIT No. 44/1950, UU. No.1/1957, UU. No. 18/1965 dan UU. No. 5/1974. kemudian dikeluarkan lagi undang-undang baru sebagai penyempurnaan dari peraturan-peraturan perundangan tersebut.
Sejak kemerdekaan, negara Indonesia dibagi menjadi beberpa Provinsi yang membawahi daerah daerah Kabupaten dan Kotamadya. Diantaranya adalah Provinsi Sulawesi dengan Ibu Kota Makasar. Pada waktu itu, daerah Sulawesi Utara Tengah adalah merupakan wilayah Keresidenan Manado yang berada dibawah provinsi Sulawesi.
Dengan berkembangnya sistem pemrintahan, maka berdasarkan PP. No. 5/1960 Provinsi Sulawesi dibagi menjadi Provinsi (administratif) Sulawesi Selatan Tenggara dan Provinsi Sulawesi Utara Tengah dengan Ibu Kota Manado. Kemudian dengan PERPU ( peraturan pemerintah pengganti undang-undang ) No. 47/Pzp/tahun 1960, provinsi Sulawesi Selatan Tenggara dan Provinsi Sulawesi Utara Tengah, masing-masing ditetapkan menjadi daerah (otonom) Tingkat I. Wilayah Provinsi Dati I Sulawesi Utara Tengah, membawahi Kotamadya Dati II Manado, Kotamadya Dati II Gorontalo, Kabupaten Dati II Sangihe Talaud, Kabupaten Dati II Minahasa, Kabupaten Dati II Bolaang Mongondow, Kabupaten Dati II Gorontalo, Kabupaten Dati II Buol-Toli-toli, Kabupaten Dati II Donggala, Kabupaten ati II Poso, dan Kabupaten Dati II Luwuk-Banggai. Sebelum terbentuknya Provinsi Sulawesi Utara Tengah, sudah ada dua wilayah koordinasi keresidenan, yaitu keresidenan Sulawesi Utara dengan Residen Koordinator Bapak Nani Wartabone berkedudukkan di Gorontalo dan Keresidenan Sulawesi Tengah dengan Residen Koordinator Bapak Kusno Danupoyo berkedudukkan di Palu.
Gubernur pertama di Dati I Sulawesi Utara Tengah ialah Bapak Mr. A. A. Baramuli (1960-1962). Dibawah kepemimpinan beliau, kegiatan pemerintahan masih dititik-beratkan pada pemulihan dan stabilitas keamanan yang mengalami gangguan akibat peristiwa PERMESTA, sejalan dengan kebijakkan Pengusa Perang, maka Wakil Gubernur ialah Bapak F. J. Tumbelaka, dengan tugas khusus untuk penyelesaian berbagai masalah akibat peristiwa PERMESTA tersebut, saat itu dikenal adanya program Stabilitas keamanan, program Rehabilitasi (pembangunan kembali hal-hal ang rusak) dan program Normalisasi yaitu ,memulihkan dan menata situasi-kondisi agar dapat menunjang jalannya pemerintahan.
Pembangunan di bidang ekonomi secara terprogram Belum menonjol, tetapi sudah dimulai dengan usaha pembentukkan perusahaan daerah seperti PD Panca Setia di bidang industri dan perdagangan, PD Pelayaran Sulawesi Uatra (PELSUTRA) di bidang perhubungan laut, PD Panca Lomba di bidang perhubungan darat dan pembengkelan, dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Utara.
Dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur A. A. Baramuli, maka pada tanggal 15 Juli 1962 Presiden RI menunuk Wakil Gubernur F. J. Tumbelaka sebagai Pj. Gubernur KDH TKT. I Sulawesi Utara Tengah yang kemudian dikukuhkan sebagai Gubernur definitif pada tahun 1963 (SK. Presiden No. 83).
Situasi dan kondisi pada periode kepemimpinan Gubernur F. J. Tumbelaka dapat dikatakan masih sama seperti sebelumnya. Titik berat pemerintahan masih pada upaya penyelesaian masalah akibat peristiwa PERMESTA, pemulihan keamanan, menghadapi rongrongan PKI dan mengatasi masaalah ekonomi sebagai akibat inflasi.
Namur demikian, sudah mulai diadakan perancanaan di bidang pembangunan, yaitu :
1. Program Prasarana Ekonomi (jalan, jembatan, pengairan);
2. Program Pertanian di Dumoga (PRODUGA) Bolaang Mongondow;
3. Penempatan transmigran dari Bali pada tahun 1962 dan resetlement penduduk setempat (transmigrasi lokal), kemudian dengan dibangunnya bendungan kosinggolan, bendungan toraut, dan jalan AKD (Amurang, Kotamobagu, Dumoga) pada periode Gubernur H. V. Worang, maka Dumoga telah berkembang sebagai produsen/lumbung beras Sulawesi Utara.
4. Program pabrik gula di Gorontalo (PRDLAGO);
program ini kemudian terlaksana dengan dibukanya perkebunan tebu dan dibangunya pabrik gula di Poguyaman.
5. Program perikanan di Sangihe Talaud (PROPILAST). Program ini kemudian terlaksana dengan dibangunnya proyek perikanan di Dago.
6. Program pembangunan pelabuhan Bitung (PROSABI). Pembangunan pelabuhan Bitung sudah berkembang dengan pesat sampai sekarang baik sebagai pelabuhan antar pulau maupun sebagai pelabuhan ekspor-impor.
Pada periode kepemimpian Gubernur F. J. Tumbelaka (1962-1965),
BERDASARKAN uu. No. 13/1964 tanggal 23 September 1964, terjadi pemekaran Provinsi Dati I Sulawesi Utara Tengah menjadi dua Provinsi Dati I yaitu : Provinsi Dati I Sulawesi Utara dengan Ibu kota Manado membawahi Kabupaten Dati II Sangihe Talaud, Kotamadya Dati II Manado, Kabupaten Dati ii Bolaang Mongondow, Kabupaten Dati II Gorontalo dan Kotamadya Dati II Gorontalo.
Dan provinsi Dati I Sulawesi Tengah dengan Ibu Kota Palu menbawahi Kabupaten Dati II Buol-Toli-toli, Kabupaten Dati II Donggala, Kabupaten Dati II Poso dan Kabupaten Dati II Luwuk-Banggai. (dikemudian hari yaitu pada tahun 2002 dengan UU. No. 38/2002, provinsi Dati I Sulawesi Utara dimekarkan lagi menjadi provinsi Dati I Sulawesi Utara dengan Ibu kota Manado dan provinsi Dati I Gorontalo dengan Ibu Kota Gorontalo)
Pada waktu ditempatkan di kantor Gubernur Sulawesi Utara Tengah tahun 1962, saya ditugaskan sebagai staff pribadi (SPRI) Gubernur. Tugas staff pribadi pada dasarnya ialah memberikan bantuan secara administratif kepada Gubernur antara lain, mempersiapkan surat-suratan yang diajukan staff untuk ditanda-tangani Gubernur, mengatur jadwal acara dan kegiatan Gubernur (termasuk penerimaan tamu-tamu) kemudian disinkronkan dengan Sekretaris Daerah, membuat catatan-catatan penting berupa petunjuk-petunjuk Gubernur kepada staff dan menjadi penghubung kepada Sekretaris Daerah serta anggota staff lainnya sewaktu-waktu bila diperlukan Gubernur. Selanjutnya mengikuti Gubernur dalam rapat-rapat kerja atau pada waktu kunjungan kerja ke daerah tingkat II dan kunjungan kerja ke pusat (departemen dan lain-lain instansi tingkat pusat) dengan membuat catatan-catatan untuk dilaporkan lepada Gubernur.
Kunjungan kerja Gubernur F. J. Tumbelaka ke daerah Kabupaten yang pernah saya ikuti antara lain ialah Kabupaten Donggal, Kabupaten Poso dan Kabupaten Luwuk-Banggai dengan menggunakan berbagai jenis angkutan seperti kapal laut, mobil truck dan bahkan menunggang kuda. Dari Kulawi / Palu ke danau Hindu menggunakan kuda yang disebut “kuda pateke” karena kuda itu sudah mengetahui keadaan jalan ke sana yang melewati jurang-jurang. Kita tenang-tenang saja duduk diatas punggungnya sambil kuda jalan sendiri. Dari Pagimana / Poso ke Luwuk menggunakan mobil truck melalui perbukitan dengan hamparam padang-ilalang yang luas.
Pada suatu waktu, ketika Gubernur F. J. Tumbelaka menghadap presiden RI-Soekarno di Istana Negara Jakarta untuk melaporkan hasil penyelesaian peristiwa Permesta di Sulawesi Utara , saya ikut serta dan merasa Sangat gembira dapat memasuki Istana Negara sekaligus dapat berjabat tangan langsung dengan Presiden Soekarno. Saat berjabat tangan dengan Gubernur , Bung karno secara bergurau bertanya tentang gadis-gadis cantik Manado dalam bahasa Belanda yaitu “Zeg Broer, hoe gaat het net de lieve meisjes daar in manado?” (Broer adalah nama panggilan Bapak F. J. Tumbelaka). Bapak Tumbelaka hanya tersenyum saja. Selanjutnya dalam pembicaraan mengenai penyelesaian peristiwa permesta, akhirnyaBung Karno menyatakan ”Alles is vergeven en vergeten” artinya semua sudah dimaafkan dan dilupakan.
Untuk diketahui bahwa sebelum Bapak F. J. Tumbelaka dilantik menjadi Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Utara Tengah, beliau adalah sebagai wakil Gubernur pada masa kepemimpinan Gubernur Mr. A. A. Baramuli (1960-1962). Tugas beliu sebagai Wakil Gubernur pada waktu itu, lebih dikhususkan pada upaya penyelesaian peristiwa Permesta dan Pemulihan keamanan.
Suatu kenangan pribadi ialah waktu saya menjadi Staf Pribadi Gubernur F. J. Tumbelaka, saya memegang/menyimpan blanko blocknote (buku catatan)yang lembaran/halaman kosongnya telah ditanda tangani Gubernur untuk menulis petunjuk/pesan singkat dari Gubernur kepada staf ataupun kepada pihak lain. seandainya saya ingin mempergunakan blanko blocknote tersebut untuk kepentingan pribadi saya, itu bisa saja. Tetapi syukur Alhamdulilah kata hati kecil saya melarang saya untuk berpikir apalagi melakukan penyalahgunaan seperti itu, karena blanko blocknote itu adalah merupakan suatu pemberian kepercayaan kepada saya.
Masih pada masa kepemimpinan Gubernur F. J. Tumbelaka, saya pernah ditugaskan sebagai Pembantu urusan Distribusi pada Biro Produksi dan Distribusi. Dimana, Pembantu Urusan Produksi ialah Drs. F. M. Mugama yang dikemudian hari pindah ke Departemen Dalam Negeri di Jakarta. Adapun Bidang Tugas Biro Produksi dan Distribusi ialah mengurus produksi komiditi perdagangan (kopra, cengkih, pala) dan produksi pangan serta mengururs distribusi bahan-bahan kebutuhan pokok rakyat, perdagangan antar pulau dan perdagangan impor-ekspor. Kepala Biro Produksi dan Distribusinya ialah Bapak Residen A. J Supit yakni seorang pamong praja senior yang berwibawa dan seorang Nasionalis. Beliau adalah keponakan dari Pahlwan Nasional Dr.G.S.S.J.Ratulagi yang terkenal dengan falsafahnya ”Sitou Timou Tumou Tou” (”manusia hidup untuk memanusiakan manusia”). Ibu kandung Bapak A.J. Supit adalah adik Dr.G.S.S.J.Ratulangi. pada tahun 2004, Manado Post (salah satu media harian harian di Manado) mengadakan seleksi terhadap beberapa tokoh masyarakat dan alhamdulillah saya terpilih mendapatkan ”Sitou Timou Tumou Tou-award” dari media tersebut. Saya banyak belajar dari Residen A. J. Supit megenai seluk-beluk pemerintahan dan mengambil contoh tauladan dari beliau seperti kehidupan yang sederhana, kejujuran dan ketegasan dalam menjalankan tugas. Waktu itu sarana kendaraan untuk pelaksanaan tugas sangat kurang. Karenanya beliau memesan 2 (dua) buah kendaraan Jeep bekas (used car) dari Jakarta dan tidak tanggung-tanggg diangkut dengan pesawat Hercules dari AURI yang kebetulan melakukan penerbangan ke Bandara Sam Ratulangi, Mapanget (Manado). Suatu waktu, ada seorang pengusaha yang datang kerumah dinas beliau di Bumi Beringin, kebetulan saya berada di situ juga, membawa sejumlah uang sehubungan dengan pengurusan permohonannya untuk izin usaha. Bapak A. J. Supit sangat marah dan menyuruh saya untuk segera mengusir pengusaha tersebut. Kemudian pada tahun 1965 Biro Produksi dan Distribusi dipisah, dan saya ditugaskan sebagai Kepala Biro Produksi. Wakil Kepala Biro Produksinya adalah Drs. H. A. Nusi yang kemudian,setelah menjabat beberapa jabatan staff di kantor Gubernur, menjadi Walikota Gorontalo. Selanjutnya pidah ke Departemen Dalam Negeri menjabat Sekretaris Direktorat Jendral Pembangunan Daerah, dan teakhir menjabat Wakil Gubernur Sulawesi Utara pada masa kepemimpinan E.E.Mangindaan (1995 – 2000).
Biro Distribusi menangani masalah / urusan menyangkut bahan pokok kebutuhan rakyat, terutama sembilan jenis bahan pokok, berikut perdagangan baik antar pulau maupun ekspor-impor. Khusus mengenai pelaksanaan tata-niaga kopra, pada waktu iu menjdi “Pilot Project” KOPEDASAN (Komando Pembangunan Daerah Perbatasan). Dalam pelaksanaannya, Gubernur Kepala Daerah bertanggung jawab kepada panglima Kopedasan di pusat, sedangkan pengawasan dilakukan oleh PEPELRADA (Penguasa Pelaksanaan Perang Daerah). Gubernur Kepala Daerah dibantu oleh Team Pelaksana Harian yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah (termasuk Biro Distribusi). Koperasi dan swasta ditambah Care Taker Kopedasan (waktu itu Sdr. Kamardi Arif yang kemudian menjadi Direktur Utama BRI dan Let.Kol.Monembu). Pelaksana ekspor kopra adalah Koperasi, dan selama Koperasi belum sanggup, maka dilaksanakan oleh Perusahaan Negara dan Swasta. Tidak semua pelaksanaan tugas berjalan mulus dan hal ini saya alami juga yaitu ketika pada suatu hari saya mengalami suatu “cobaan”, dimana, seorang bekas atasan saya ditahun 1960-an yang sudah terjun dalam bisnis perkopraan, datang mengurus perizinan dan meminta segera diselesaikan, saya katakan akan segera diselesaikan sesuai ketentuan yang ada, tetapi beliau tidak mau tahu, pokoknya harus selesai pada waktu itu juga, malahan marah dan mengancam saya (dengan pistol revolver), saya tetap tenang dan di dalam hati berdoa kiranya Tuhan yang Maha Kuasa menunjukan jalan yang benar kepada hamba-Nya, meskipun demikian, permohonan beliau tetap saya proses sesuai ketentuan yang berlaku.
Pada periode kepemimpinan Pj.Gubernur Soenandar Prijosoedarmo (1965-1966) dan Pj. A. Amu (1966-1967), saya ditugaskan sebagai Pembantu Khusus Gubernur. Pj. Gubernur Soenandar Prijosoedarmo merangkap juga sebagai Panglima Daerah Militer (PANGDAM) XIII Merdeka. Tugas utamanya adalah pemulihan keamanan dan ketertiban sebagai akibat peristiwa G-30 S / PKI serta mengendalikan jalannya pemerintah daerah. Sedangkan Pj Gubernur A. Amu adalah seorang Pamong Praja senior yang sebelumnya menjabat Sekretaris Kantor Gubernur Sulawesi Utara. Adapun tugas Pembantu Khusus Gubernur pada waktu itu belum ditetapkan secara jelas, sehingga selama jam kantor lebih banyak hanya “nongkrong” ditempat alias “non-job”. Mestinya dapat diadakan pembandingan tugas, agar pembantu khusus Gubernur dapat didayagunakan sesuai bidangnya untuk memberikan saran/masukan kepada pimpinan baik diminta maupun tidak diminta.
Pada periode-periode kepemimpinan para Gubernur Sulawesi Utara selanjutnya, saya pernah ditugaskan / menjabat sebagai Wakil Kepala Biro, Sebagai Kepala Biro, sebagai Administrator,sebagai Asisten, sebagai Kepala Inspektorat Wilayah, sebagai pembantu Gubernur Wilayah II dan terakhir sebagai Wakil Gubernur Kepala daerah Sulawesi Utara.
Sebagaimana lazimnya bahwa dalam pemerintahan suatu Propinsi atau Kabupaten / Kotamadya, sudah ada struktur organisasi badan staff yang baku / standar yang membantu Gubernur atau Bupati/Walikota dalam pelaksanaan tugasnya selaku Kepal Eksekutif di daerah, disamping adanya lembaga legislative Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Demikian juga yang berlaku dilingkungan pemerintahan Propinsi Sulawesi Utara, ada badan staf yaitu Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan secara struktural membawahi para Asisten, Kepala Biro, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian di lingkungan masing-masing Biro. Disamping itu ada Staf Teknis yaitu Dinas-Dinas yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan di bawahnya ada Kepala-kepala Sub Dinas. Sudah tentu struktur organisasi ini selalu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan yang dihadapi. Bahkan dewasa ini ada staf ahli dan Badan-Badan Khusus yang dipimpin Kepala Badan.
Pada struktur organisasi badan staf ini ditempatkan pegawai-pegawai sesuai urutan kepangkatan (ranklist) dan senioritas serta keahliannya masing-masing (the right man on the right job), dan dengan berlandaskan kepada sistim ”carier service” dan ”merit system” (sistim prestasi kerja). Dan didalam struktur organisasi badan staf ini pula berlangsung mekanisme pelaksanaan fungsi staf yang utuh sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi pemerintahan. Ini berarti bahwa semua kebijakan mengenai penyelesaian suatu permasalahan ataupun pelaksanaan secara operasional suatu program, sebelum diputuskan oleh Pimpinan (dalam hal ini Gubernur Kepala Daerah) harus melalui telaahan staf secara paripurna (Completed Staff Works). Telaahan staf ini mulai dari Kepala Biro terus kepada Asisten, demikian juga dari Kepala Dinas, kemudian diputuskan pada Sekretaris Daerah dan selanjutnya diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah disertai dengan alternatif-alternatif untuk diputuskan /ditetapkan menjadi suatu kebijakan, dan setelah ditetapkan menjadi kebijakan, harus dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah ini juga terdapat jenjang-jenjang secara hirarkis untuk pelaporan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas.
Disamping melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pimpinan,maka Kepala Unit Kerja yang bersangkutan harus memimpin dan mengadakan pembinaan kepada pegawai-pegawai di lingkungannya masing-masing, memberikan dorongan dan motivasi kerja serta memberikan contoh tauladan yang baik agar para pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Sudah tentu harus diperhatikan juga kesejahteraan mereka. Sebaliknya pegawai-pegawai bawahan harus disiplin dalam melaksanakan tugasnya, tidak boleh menyimpang dari ketentuan peraturan yang berlaku. Pada dasarnya pimpinan dalam suatu unit kerja dengan pegawai-pegawai bawahannya adalah merupakan suatu tim kerja yang kompak. Atasan dan bawahan masing-masing sebaiknya mengetahui hak dan kewajibannya agar tercipta suatu kerjasama yang baik. Demikian juga harus ada etika dan tata hubungan kerja yang baik antara atasan dan bawahan. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam suatu unit kerja, perlu ditegakkan pengawasan melekat (WASKAT) yaitu pengawasan oleh atasan kepada bawahannya. Apabila terjadi penyimpangan ataupun pelanggaran disiplin, maka diberlakukanlah PP. No. 30/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Di sana ada hukuman ringan berupa teguran, ada hukuman sedang berupa penundaan kenaikkan gaji berkala atau kenaikkan pangkat dan ada hukuman berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat/pemecatan. Dalam rangka pembinaan pegawai, secara berkala oleh atasan diadakan penilaian terhadap kinerja bawahanya meliputi berbagai aspek yang nilainya dituangkan pada suatu daftar yang disebut DP3. Dalam DP3 dapat dilihat nilai kinerja seorang pegawi apakah kurang, sedang atau baik. Baik dalam penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan PP. No. 30/1980 maupun dalam penilaian kinerja melalui DP3, dilaksanakan secara terbuka (transparan) artinya bagi pegawai yang terkena hukuman disiplin dan yang dinilai dalam DP3 di berikan kesempatan mengajukan pembelaan apakah yang bersangkutan benar-benar melakukan pelanggaran disiplin atau tidak, dan apakah yang bersangkutan merasakan bahwa dasar penilaian kinerja dalam DP3 dilakukan secara obyektif atau tidak. Dengan demikian, atasan tidak terkesan sewenang-wenang dan bawahan juga merasakan bahwa hukuman atau penilaian yang diberikan kepadanya memang sesuai keadaan sebenarnya. Hal ini penting, karena bagi pegawai yang merasa bahwa benar dia melakukan kesalahan akan menerima hukumanya dan berusaha akan memperbaiki agar kesalahan tersebut tidak terulang kembali. Begitu juga bagi pegawai yang kinerjanya kurang dalam DP3 dan dia merasa bahwa dasar penilaiannya dilakukan secara obyektif, akan berusaha memperbaiki kinerjanya sehingga dalam penilaian berikutnya nilainya akan meningkat.
Selain badan staf (Sekretariat Daerah) dimaksud diatas, Gubernur Kepala Daerah dapat juga membentuk Tim Ahli (Non-struktural) yang beranggotakan para ahli / pakar dari berbagai disiplin ilmu yang membantu Gubernur dalam merumuskan perencanaan kebijakan dan program-program pembangunan di berbagai bidang, seperti pada masa kepemimpinan Gubernur H.V. Worang.
Jika kita kembali sejenak pada masa-masa sebelumnya, yaitu masa kepemimpinan Gubernur A. A. Baramuli sampai dengan masa kepemimpinan Pj. Gubernur A. Amu, maka penyelengaraan pemerintahan daerah masih diperhadapkan pada situasi-kondisi yang cukup sulit dan belum kondusif karena faktor keamanan dan ketertiban yang belum stabil akibat peristiwa Permesta pada tahun 1957. Demikian juga masih dominannya peran partai politik dan adanya peristiwa G.30 S/PKI pada tahun 1965. keadaan ini masih ditambah lagi dengan adanya pengaruh inflasi di bidang Ekonomi dan kondisi prasarana perhubungan (darat, laut, udara) yang pada umumnya masih belum memadai.
Selanjutnya, sejalan dengan perkembangan di tanah air yaitu ditumpasnya G.30 S/PKI, berakhirnya kepemimpinan Nasional Orde Lama dan digantikan oleh kepemimpinan, Orde Baru, maka situasi-kondisi pada masa kepemimpinan Gubernur H. V. Worang mulai membaik dan stabil sehingga mulai kondusif mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan da pembinaan masyarakat. Dalam masa ini, masyarakat Sulawesi Utara hidup dan tumbuh di dalam semangat Orde Baru, dimana dilakukan pembersihan dan penataan kembali aparat pemerintahan dan kemasyarakatan dari musuh-musuh G.30 S/PKI. Keadaan perekonomian di Sulawesi Utara mulai membaik pada tahun 1970-an ketika memasuki pelaksanaan Repelita I (1969/70 – 1974/75). Dengan membaiknya perekonomian dam mulai meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat, maka pada tahun 1977 Provinsi Sulawesi Utara sudah dapat melaksanakan MTQ Tingkat Nasional ke-X di Manado dan kemudian Pesparani Tingkat Nasional di Tomohon. Indikator kemajuan lainnya antara lain :
a. Kebutuhan dasar masyarakat (sandang, pangan, papan) mulai tercukupi
b. Pendidikan dan kesehatan mulai membaik
c. Alat transportasi (darat, laut, udara) mulai membaik
d. Adanya peningkatan sarana kehidupan beragama (Gereja dan Mesjid)
Mulai tahun 1967, Sulawesi Utara dipimpin oleh Gubernur H. V. Worang. Pada tanggal 2 Maret 1967, beliau sebagai hasil pilihan DPRD Tkt. I Sulawesi Utara, diambil sumpahnya dan diambil menjadi Gubernur Kepala Daerah Tkt. I Sulawesi Utara. Brigadir Jenderal (pada waktu itu) H. V. Worang memegang jabatan Gubernur KDH Tkt. I Sulawesi Utara selama dua periode yaitu periode pertama tahun 1967-1972 diselingi sebagai Pj. Gubernur selama satu tahun dan tiga bulan, dan setelah itu dipilh kembali oleh DPRD untuk periode kedua tahun 1973-1978.
Pada periode kepemimpinan Gubernur H. V. Worang, atas saran Bapak Bony Lengkong, saya ditugaskan lagi sebagai staf pribadi (Spri). Mengawali pelaksanaan tugasnya pada tahun 1967, Gubernur berkunjung ke Jakarta menemui para Menteri, dan saya ikut serta dengan beliau. Keistimewaan Gubernur H. V. Worang kalau akan bertemu Menteri – Menteri, beliau tidak mau di halangi oleh staf atau ajudan Menteri dengan alasan karena Menteri sibuk dan lain-lain (kecuali memang tak ada di tempat). Beliau maunya harus bertemu langsung dengan Menteri karena yang dibicarakan adalah urusan-urusan yang menyangkut kepentingan rakyat di daerah. Saat tugas ke Jakarta, beliau biasanya menginap di rumah sendiri di Jl. Teluk Betung, dan biasanya banyak tamu yang datang ingin menemui beliau. Bapak Gubernur menginstruksikan kepada saya agar mengatur waktu sebaik-baiknya untuk memberikan kesempatan kepada tamu-tamu yang ingin menemui beliau tetapi banyak juga tamu yang tidak mau mengikuti aturan, malahan marah sambil mengatakan ”saya mau bertemu dengan Gubernur bukan dengan saudara” , dan ingin langsung masuk. Saya tidak peduli dengan gertakan seperti itu. Saya tetap melarang dan mengatakan harus mengikuti antrian dan prioritas, akhirnya mereka benar-benar merasa jengkel kepada saya. Ada juga yang datang membawa surat mengenai sesuatu urusan dan minta ditanda-tangani Gubernur saat mereka tahu kebetulan Gubernur ada di Jakarta, saya katakan lebih baik ke Manado saja karena Kantor Gubernur Sulawesi Utara ada di Manado, dan Gubernur ke Jakarta hanya dalam rangka urusan dinas tertentu. Selanjutnya saya laporkan hal-hal ini kepada Bapak Gubernur, dan Beliau hanya tertawa saja.
Pernah juga pada suatu rapat kerja para Gubernur dengan Menteri – Menteri bertempat di Istana Negara, saya ikut serta dan mendapat instruksi dari Bapak Gubernur dalam bahasa melayu Manado ”Eh Dullah kalo kitorang mo istirahat, ini buku laporan ngana kase langsung pa tiap-tiap menteri” (Dullah kalau waktu istirahat, buku laporan sampaikan langsung kepada tiap-tiap menteri) instruksi ini saya laksanakan. Ketika waktu istirahat sudah selesai dan para Menteri sudah akan memasuki ruang rapat lagi, tiba-tiba saya lihat Menteri Dalam Negeri. Bapak Basuki Rahmat hanya meletakkan laporan tersebut diatas meja, dan beliau saat itu tidak didampingi ajudannya. Maka dengan cepat saya mengambilnya dan menyerahkannya kembali kepada Menteri Dalam Negeri. Menteri mengatakan ”oh ya saya hampir lupa”.
Pada suatu rapat kerja para Gubernur yang dipimpin Menteri Dalam Negeri bertempat di Istana Tampak Siring / Denpasar-Bali, saya ikut serta juga bersama staf lainnya antara lain F.S. Lontoh (Kepala Dinas PU Propinsi). Ketika tiba giliran Gubernur Sulawesi Utara membawakan laporan di hadapan forum rapat kerja, maka pada bagian-bagian tertentu Bapak Gubernur menambahkan penegasan dan penjelasan untuk lebih meyakinkan para audiens, dibawakan dalam bahasa melayu Manado sehingga peserta rapat agaknya kurang mengerti. Namun Bapak Gubernur tidak perduli dan tetap percaya diri. Akhirnya dengan demikian sampai rapat kerja selesai, suasana dalam rapat menjadi akrab dan para peserta rapat lebih mengenal lagi pribadi Gubernur H. V. Worang.
Saat akan dimulai pelaksanaan pembangunan prasarana jalan dan jembatan di daerah Sulawesi Utara, sangat dirasakan kekurangan alat-alat berat. Untuk keperluan pembangunan prasarana jalan dimaksud, Bapak Gubernur Worang menugaskan saya bersama seorang penasehat beliau di Jakarta untuk mengurus pemasukan / import alat-alat berat berupa mesin pemecah batu (Stone Crusher), loader, stone wals, dan dump trucks langsung dari Jepang ke pelabuhan Bitung, termasuk juga sejumlah kendaraan Jip Toyota kanvas dalam keadaan ”built in” untuk keperluan dinas pemerintahan. Ini merupakan impor langsung yang pertama kali dari luar negeri ke pelabuhan Bitung. Biasannya harus melalui prosedur baku yaitu melalui pelabuhan lain seperti lewat Surabaya dan Makasar. Demikian juga impor kendaraan, sesuai ketentuan harus dalam keadaan ” CKD” (Completely Knock Down) artinya komponen-komponen mobil masih telepas satu sama lain nanti dirakit lagi dalam negeri, dan bukan ”built in” (dalam keadaan sudah jadi). Namun dengan perjuangan Bapak Gubernur kepada pemerintah Pusat, akhirnya import langsung ini disetujui, tetapi diwaktu berikutnya harus kembali kepada prosedur biasa.
Setelah beberapa waktu menjadi staf pribadi Gubernur, saya ditugaskan sebagai Wakil Kepala Biro Ekonomi. Kepala Biro Ekonomi ialah Bapak Bony Lengkong, juga seorang Pamong Praja Senior dan berwibawa. Dari beliau saya banyak belajar mengenai seluk-beluk pemerintahan. Beliau terkenal denga konsepnya mengenai penetapan harga dasar kopra yang diberikan kepada petani, dengan memperhitungkan semua komponen produksi dan biaya pengolahan kelapa sampai menjadi kopra sebagai komoditi perdagangan baik antar pulau maupun ekspor. Dengan demikian, petani kelapa tidak dipermainkan oleh pedagang kopra. Di antara kami sesama staf pembantu beliau diadakan semacam ”fit and proper test” (uji kemampuan dan kepatutan) melalui pembuatan konsep surat tentang penyelesaian permasalahan. Semua konsep dibaca/dinilai oleh beliau dan dinyatakan siapa yang terbaik. Hal ini mendorong staf untuk berprestasi dalam melaksanakan tugasnya. Ada satu hal yang lucu ketika seorang staf yakni Sdr. Onibala ditugaskan menghubungi kepala pelabuhan Manado untuk penyelesaian suatu urusan.beberapa saat kemudian Sdr. Onibala dalam keadaan basah berkeringat datang melaporkan kepada Bapak Lengkong bahwa dia sudah mengubungi Kapala Pelabuhan dan sudah dimengerti urusan yang perlu diselesaikannya, ditanyakan oleh Bapak Lengkong kenapa sampai basah berkeringat lalu dijawab oleh Sdr. Onibala bahwa dia ke kantor Kepala Pelabuhan manado (jarak dari Kantor Gubernur ± 4 km) berjalan kaki pulang pergi. Terus ditanya kenapa tidak menggunakan kendaraan atau di telepon saja. Sdr Onibala tinggal berdiam diri saja (dikemudian hari Sdr. Onibala pergi ke Amerika Serikat dan sudah menjadi warganegara disana). Selanjutnya pada tahun 1968-1970 saa menjabat sebagai Kepala Biro Produksi, yang membidangi antara lain sektor pertanian,perikanan, peternakan dan perkebunan. Peningkatan produksi pertanian pangan pada waktu itu dilaksanakan melalui program bimbingan masal (BIMAS) dan intensifikasi masal (INMAS). Dengan penggunaan sarana produksi berupa pupuk dan bibit padi unggul disertai penyuluhan yang intensif, maka hasil Bimas dan Inmas dimaksud cukup menggembirakan sehingga dapat mengurangi impor beras ke Sulawesi Utara. Peningkatan produksi perikanan (darat dan laut) dan peternakan juga diintensifkan, areal dibawah pohon kelapa dimanfaatkan untuk pmeliharaan ternak sapi. Peningkatan produksi perkebunan seperti kelapa, cengkih dan pala juga digalakkan.
Khususnya perkebunan kelapa yang adalah merupakan perkebunan rakyat yang menghasilkan kopra sebagai komoditiperdagangan utama di Silawesi Utara, mendapatkan perhatian tersendiri. Sudah sejak lama Sulawesi Utara dikenal sebagai produsen kopra untuk ekspor dengan kualitas yang sebenarnya lebih baik dari pada kopra di Philipina. Dengan demikian banyak pedagang kopra yang datang membelikopra di Sulawesi Utara baik untuk antar pulau maupun untuk ekspor. Begitu banyak perizinan yan dikeluarkan oleh instansi bewenang, bahkan buah kelapa yang masih di pohon-pun (belum dipetik) sudah ada izinnya atau sudah diperjual belikan. Sebenarnya zaman dahulu sudah ada yang dinamakan ”Het Coprafonds” yang bergerak dalam perdagagan kopra baik sebagai pembeli dari petani maupun sebagai penyalur bahan-bahan intensif berupa beras dan bahan lainnya kepada petani. Kemudian fungsi dari ”Coprafonds” digantikan oleh yayasan kopra, dan kemudian digantikan lagi oleh Pusat Koprasi Kopra (PKK) didaerah-daerah Kabupaten / Kotamadya yang ada di Sulawesi Utara. Tetapi pada akhirnya fungsi dan peran koperasi-koperasi kopra inipun digeser oleh pedagang-pedagang kopra yang membeli langsung kepada petani, bahkan menggunakan koperasi kopra sebagai pengumpul. Namun beberapa waktu kemudian, oleh pemerintah diadakan penataan kembali terhadap perdagangan kopra ini mula-mula dalam rangka pembangunan daerah perbatasan (KOPEDASAN), dan terakhir diadakan pengaturan tata niaga kopra bekerjasama dengan Bank BNI 1946 dan mengikut sertakan kembali kopersai kopra. Bersamaan dengan itu, diadakan juga pengaturan tata niaga cengkih.
Sementara itu tanpa disadari bahwa lama-kelamaan produksi kelapa sudah mulai menurun baik karena serangan hama seperti hama Sexara di Sangihe Talaud maupun karena usia pohon kelapa yang sudah tua. Sebagian besar pohon kelapa yang ada di Sulawesi Utara sudah berusia diatas 60/70 tahun sehingga sudah memerlukan peremajaan. Oleh karena itu, pada waktu saya menjabat Kepala Biro Produksi, maka dengan surat keputusan Gubernur dibentuklah Team Tehnis Peremajaan Kelapa (TTPK). Saya sebagai ketua dan anggota-anggotanya terdiri dari Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Lembaga Penelitian Tanaman Industri (LPTI) Mapanget. Sdr Sudasrip dan beberapa tenaga dari Fakultas Pertanian UNSRAT antara lain Ir. Warouw, Ir. Mandagi dan Ir. Kusen. Tugas Tim ini ialah membuat rencana dan program operasional peremajaan kelapa antara lain penyuluhan kepada petani kelapa, pemberantasan hama dan penyediaan bibit. Penyediaan bibit dengan menggunakan bibit unggul kelapa dalam dari kebun percobaan Mapanget dan dari pohon-pohon induk yang ada, disebar dikecamatan dan desa yang ada di Minahasa dan sebagian Bolaang Mongondow. Pada waktu mengadakan pemeriksaan tempat-tempat pembibitan saya bersama Ir. Mandagi masuk sampai kecamatan dan desa-desa di Minahasa. Adakalanya naik turun gunung jalan kaki. Makanpun agak terkendala karena tidak sesuai dengan selera masakan Minahasa, sehingga saya makan dengan telur rebus saja. Penerimaan dan partisipasi masyarakat / petani kelapa terhadap peremajaan kelapa ini cukup menggembirakan. Demikian juga dari pihak perkebunan seperti perkebunan kelapa di Poigar (di kelola oleh GMIM). Seandainya masyarakat / petani kelapa sudah memulai meremajakan tanaman kelapa pda sekitar tahun 1970-an, maka mestinya pohon-pohon kelapa di Sulawesi Utara yang pada waktu itu sudah berusia diatas 60/70 tahun, sekarang ini (kemudian 39 tahun) sudah tergantikan dengan pohon-pohon kelapa yang baru berusia 35/40 tahun. Akan tetapi keadaan ini belum seluruhnya tercapai, karena baru sebagian kecil petani yang melaksaakan peremajaan dan beberapa perkebunan seperti perkebunan kelapa di Poigar sebagai percontohan. Walaupun demikian program peremajaan kelapa di Sulawesi Utara kedepan harus tetap menjadi pehatian pemerintah daerah agar nama daerah Sulawesi Utara tidak akan hilang.
Setelah menjadi Kepala Biro Produksi, saya ditugaskan sebagai Administrator I / bidang umum merangkap Kepala Biro Kepegawaian. Administrator I / bidang umum membawahi umum, Biro Perlengkapan dan peralatan materiil,Biro Kepegawaian. Pada waktu itu diinstruksikanoleh Gubernur untuk mengadakan penertiban administrasi kepegawaian pada umumnya, dan lebih khusus penertiban terhadap golongan kepangkatan pegawai yang tidak sesuai denga ketentuan peraturan yang berlaku. Dibentuklah suatu Team untuk mengadakan penelitian golongan kepangkatan pegwai yang ada di Kabupaten Minahasa dan Kotamadya Manado. Dan diketemukan beberapa pegawai yang golongan kepangkatannya belum waktunya dinaikkan pada golongan yang lebih tinggi. Artinya belum memenuhi syarat baik ditinjau dari masa kerja maupun pendidikannya. Maka diadakanlah penertiban melalui surat keputusan baru sebagai penyesuain pada golongan pangkat yang sebenarnya, dengan membatalkan surat keputusan Bupati atau Walikota mengenai hal tersebut. Penertiban ini diberlakukan juga pada Kabupaten dan Kotamadya lainnya di Sulawesi Utara. Penertiban ini dilaksanakan secara transparan / terbuka dan objektif, sehingga pegawai-pegawai yang bersangkutan merasa memang sudah seharusnya diadakan penyesuaian kembali golongan pangkatnya berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku. Ada hal yang menarik dalam pembinaan pegawai pada masa kepemimpinan Gubernur H.V. Worang, yaitu beliau selalu membangkitkan gairah kerja dan kepercayaan diri pegawai-pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dirasa perlu karena para pegawai masih merasakan suasana sesudah pergolakan permesta, dimana untuk sementara masih ada instansi penguasa perang yakni Pepelrada yan masih dominan dalam pemerintahan. Dengan adanya suasana seperti ini, maka para pegawai menjadi kurang percaya diri. Oleh karena itu, Bapak Gubernur selalu mengatakan agar harus percaya diri. Kalau ada acara-acara resmi jangan ragu-ragu, duduklah pada tempat yang sudah ditentukan. Alhasil lama-kelamaan pembinaan dan anjuran ini dapat memberikan motivasi dan dorongan kepada para pegawai untuk bekerja seperti biasa.
Memasuki pelaksanaan Repelita I (1969/1970-1974/1975), dibentuk Team khusus untuk merumuskan usulan proyek-proyek pembangunan kepada Bappenas dalam bentuk DIP (Daftar Isian Proyek) yang didahului dengan penyusunan DUP (Daftar Usulan Proyek). Saya termasuk dalam Team ini, dan anggota team lainnya ialah Ir. F.S Lontoh (Kepala Dinas PU), Drs. Abram Niode (dari Fekon. UNSRAT), Drs. M.M. Sangian dan beberapa Kepala Dinas lainnya. Dalam rangka penyusunan DIP ini, saya bersama Kepala Dinas dlingkungan Departemen Pertanian menghadiri rapat sektor pertanian yang diadakan di Cibogo-Bogor. Ternyata model DIP usulan dari Sulawesi Utara diterima oleh Bappenas dan diberlakukan untuk seluruh daerah di Indonesia.
Pada tahu 1972, saya menjabat sebagai Asisten II bidang pemerintahamembawahi Biro Pemerintahan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain memberikan petunjuk-petunjuk tehnis dalam proses pencalonan dan pemilihan Bupati dan Walikota kepala Daerah di Sulawesi Utara. Selain itu melaksanakan tugas-tugas lainnya dibidang pemerintahan.
Daerah Sulawesi Utara, khususnya kepulauan Sangihe dan Talaud, berbatasan langsung dengan negara tetangga Philipina. Sudah sudah sejak lama diantar kepulauan Sangihe, Talaud dan Philipina bagian selatan cq. Mindanau terjadi lintas batas manusia karena di Philipina Selatan bermukim ± 7000 jiwa penduduk asal Sangihe-Talaud. Diantara mereka sudah ada yang menjadi warga negara Philipina, dan masih banyak yang belum warganegara. Mereka inilah yang mengadakan kunjungan kekeluargaan melalui kepulauan Saranggawi di Philipina Selatan ke Marore di Sangihe-Talaud, atau sebaliknya ada juga yang dari Sangihe-Talaud mengunjungi keluarganya di Philipina Selatan.oleh karena itu, antara negara Indonesia dan negara Philipina diadakan perjanjian lintas-batas antara kedua negara (border crossing agreement) yang mencangkup area Philipina Selatan chek point di kepulauan Balut Saranggawi, dan area kepulauan Sangihe-Talaud dengan chek point di kepulauan Marore dan Miangas serta sebagian area kepulauan di Kalimantan Timur. Perjanjian lintas batas ini selain mengatur lintas batas manusia, juga mengatur perdagangan diperbatasan (border rade agreement). Melalui perjanjian perdagangan ini, pada tahun 1964 pernah diekspor ± 350 ton kopra dari pelabuhan Bitung ke Davao ditukar (barter) dengan barang-barang dari Davao seperti tekstil, tepung terigu, bahan bangunan dan lain-lain. Dikemudian hari area perbatasan (border area) di Sulawesi Utara, khususnya dikepulauan Sangihe-Talaud, dipersempit hingga tinggal terbatas pada kepulauam Marore dan Miangas. Hal ini di lakukan untuk mencegah penyelundupan.
Dalam pelaksanaan perjanjian lintas-batas tersebut, dibentuk suatu panitia baik dipihak Philipina maupun dipihak Indonesia yang pada waktu-waktu tertentu mengadakan rapat/ pertemuan. Untuk indonesia, panitia perbatasan beranggotakan unsur-unsur dari pemerintah pusat, dari ABRI dan dari Pemerintah Daerah. Rapat-rapat panitia yang pernah diadakan, antara lain di Makassar, di Manado dan di Davao.
Sebagai anggota Panitia Perbatasan dipihak Indonesia, saya pernah menghadiri rapat yang diadakan pada tanggal 23-25 Nopember 1976 di Davao City. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Jendral Wijoyo Suyono (Pangkowilhan IV ) dengan anggota-anggota terdiri unsur pejabat pusat Kepala Imigrasi Manado, Kepala Bea-Cukai Manado, saya, Asisten I Kantor Gubernur Kalimantan Timur Drs. H.M. Ardans ( kemudian menjadi Gubernur Kalimantan Timur ) dan beberapa perwira menengah dari Kewilhan IV dan Lantamal Manado. Masalah yang dibahas ialah ketentuan-ketentuan mengenai lintas-batas manusia dan barang-barang bawaanya, masalah keimigrasian dan masalah bea cukai.
Pada tahun 1972, sebagai tindak lanjut pemilu 1971, DPRD Tkt I Sulawesi Utara mengadakan sidang pemilihan anggota-anggota tambahan MPR-RI utusan daerah Sulawesi Utara. Dalam bidang tersebut, yang terpilih ialah:
1. H.V Worang – Gubernur kdh (exofficio);
2. J.H Pusung;
3. Drs. A. Mokoginta;
4. J. Tintas BA.;
5. Hasan Usman
Terpilihnya saya sebagai salah satu seorang anggota tambahan MPR-RI utusan Daerah Sulawesi Utara, bagi saya sebagai pegawai negeri adalah merupakan suatu pengalaman baru karena akan menjadi anggota lembaga tertinggi Negara yang akan menetapkan GBHN dan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Setelah dilantik menjadi anggota MPR-RI, saya menjadi salah seorang anggota Badan Pekerja MPR-RI dari Fraksi Utusan Daerah (usulan dari Gubernur H.V Worang). Badan pekerja ini membahas dan mempersiapkan rancangan-rancangan ketetapan dan keputusan antara lain GBHN, sebagai bahan untuk sidang umum MPR-RI maret 1973. pada waktu berlangsungnya SU-MPR, saya menjadi anggota panitia kerja dari Komisi B (unsur Fraksi Utusan Daerah ) yang membahas rancangan-rancangan ketetapan dan keputusan MPR-RI yang sudah dipersiapkan oleh Badan Pekerja, untuk selanjutnya dilaporkan dalam sidang pleno MPR-RI. Ada 7 (tujuh) buah rancangan ketetapan antara lain tentang tata cara pemilihan Presiden/ Wakil Presiden dan tentang pemilihan umum. Selain dari pada itu , saya menjadi anggota panitia perumus (panitia ii), Fraksi Utusan Daerah yang merumuskan pemandangan umum Fraksi Utusan Daerah yang akan dibawakan dalam SU-MPR-RI. Dalam perumusan ini masing-masing daerah memasukkan bahan berupa pendapat dan saran. Pendapat dan saran dari daerah Sulawesi Utara, antara lain adalah:
1. Pelaksanaan pembangunan daerah harus selaras denagn pembangunan sektoral sebagai satu kesatuan ekonomi Nasional. Pusat adalah pusatnya daerah dan Daerah adalah daerahnya pusat.
2. Prioritas pembangunan daerah, disamping prasarana ekonomi, diutamakan kepada pembangunan prasarana perhubungan (darat, laut, udara) karena disamping penting untuk peningkatan produksi pangan dan kelancaran ekspor, juga penting untuk peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Perlu diperhatikan keseimbangan pembangunan antar daerah agar potensi ekonomi didaerah secara bertahap dapat dikembangkan.
4. Dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, perlu ditingkatkan pengenalan Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Dibidang pendidikan mulai tingkat SD sampai Perguruan Tinggi, perlu diperhatikan fasilitas-fasilitas yang memmungkinkan orang tua menyeklahkan anaknya tanpa keluar daerah dengan biaya yang tinggi.
5. Menerima hasil-hasil pembahasan Komisi A,B dan C untuk menjadi ketetapan dan keputusan MPR-RI, dan menerima pidato pertanggung-jawaban Presiden.
Sekembalinya dari menghadiri SU-MPR, saya ditugaskan Bapak Gubernur untuk mensosialisasikan hasi SU-MPR berup ketetapan-ketetapan dan keputusan MPR-RI terutama mengenai GBHN kepada kepala-kepala industri dan tokoh-tokoh masyarakat SU-MPR-RI periode 1973-1978 hanya dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun untuk menetapkan GBHN dan memilih Presiden/Wakil Pesiden.
Selanjutnya pada periode 1977-1982, saya terpilih lagi menjadi anggota tambahan MPR-RI sebagai utusan Golongan Karya dan masuk sebagai anggota Fraksi Karya Pembangunan di MPR-RI. Dan pada tahun 1982, DPRD Tkt I Sulawesi Utara mengadakan sidang lagi untuk pencalonan / pemilihan anggota-anggota tambahan anggota MPR-RI utusan Daerah Sulawesi Utara sebagai tindak lanjut Pemilihan Umum 1982. hasil pemilihan ialah:
1. G.H. Mantik – Gubernur Sulawesi Utara (ex Officio).
2. J.A Wuisan
3. Drs. A Najamudin
4. Drs. A. Mokoginta
5. Drs. H.F. Mangisela
Saya terpilih lagi sebagai anggota MPR-RI utusan Daerah, dan menjadi anggota biasa Fraksi Utusan Daerah.
Jadi sudah 3 (tiga) periode berturut-turut saya sempat menjadi anggota MPR-RI , disamping tetap sebagai pejabat staf dikantor Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Utara, dan sudah 3 (tiga) kali ikut dalam penetapan GBHN dan pemilihan Presiden / wakil Presiden yang waktu itu pemilihannya melalui MPR-RI.
Terakhir sesudah pensiun dari PNS, saya mencalonkan diri untuk anggota DPR-RI pada Pemilihan Umum 1992 dari partai Golongan Karya dan terpilih menjadi anggota DPR-RI periode 1992-1997. kemudian pada Pemilihan Umum 1997 saya mencalonkan diri lagi dan terpilih menjadi anggota DPR-RI periode 1997-2002 juga dari partai Golongan Karya. Periode ini dipersingkat menjadi hanya 2 (dua) tahun yakni 1997-1999 karena adanya tuntutan Reformasi yang ditandai dengan gencarnya demonstrasi mahasiswa hampir disekolah tanah air terutama di Jakarta yang menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto yang telah memimpin pemerintah di Indonesia selama masa Orde Baru ± 32 tahun. Akhirnya pada tahun 1998 Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri sebagai Presiden dihadapan Pimpinan DPR-RI dan Mahkamah Agung bertempat di Istana Negara, dan menyerahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden B.J. Habibi yang seterusnya dilantik dan diambil sumpahnya oleh Mahkamah Agung menjadi Presiden. Sementara itu mahasiswa dan kekuatan sosial politik lain mendesak kepada Presiden B.J. Habibi untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum secepatnya ntuk memilih wakil-wakil rakyat yang baru baik DPR-RI maupun MPR-RI. Maka diadakanlah pemilihan umum pada tahun 1999 yang menghasilkan anggota-anggota DPR-RI dan MPR-RI periode 1999-2004. selanjutnya oleh MPR-RI yang baru ini diadakan pemlihan Presiden dan Wakil Presiden baru yakni Presiden Abdurachman Wahid (Gusdur) dan Wakil Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri. Menggantikan Presiden B.J. Habibi.
Selama saya menjadi anggota DPR-RI, pernah mnjadi anggota Komisi IV (pertanian,Kehutanan, Transmigrasi), anggota Komisi V (Perhubungan) dan anggota Komisi IX (Anggaran). Demikian juga beberapa kali menjadi anggota Panitia Kerja (PANJA) Pembahasan RUU, antara lain RUU tentang MIGAS dan RUU tentang HAM, dan anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR-RI. Pada setiap rapat kerja/ dengar pendapat komisi-komisi tersebut dengan pemerintahan (Departemen-departemen yang terkait) saya senantiasa menyuarakan permasalahan-permasalahan yang ada di daerah seperti masalah DAS Dumoga, DAS Tondano, DAS Limboto dan masalah-masalah lain dibidang perhubungan (darat,laut,udara),disamping itu saya menyampaikan aspirasi masyarakat didaerah sebagai hasil kumjungan kerja pada tiap-tiap masa reses dan hasil pertemuan dengan para konstitusi. Selama menjadi anggota BURT pernah kunjungan ke Kamboja, dan selama menjadi anggota Komisi IX pernah kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang.
Kembali ke profesi sebagai Pegawai Negeri cq.staf pada kantor Gubernur Sulawesi Utara, masih pada masa kepemimpinan Gubernur H.V. Worang , saya pernah menjadi anggota Team penelitian lapangan bersama team dari UNDP (United Nation Development Program)untuk mengetahui ”benefit dan cost ratio” dalam rangka pembangunan jalan raya AKD (Amurang, Kotamobagu, Doloduo) baik yang melalui pegunungan lewat Motoling-Modoinding-Kotamobagu-Doloduo (Mountain Road) maupun lewat pantai (Coastal Road) antara Amurang-Inobonto-Kotamobagu-Doloduo. Penelitian dilakukan dengan mengitung jumlah kendaran yang melewati jalur jalan-jalan tersebut ( berapa kendaraan per jam) dan mencatat harga bahan/ barang (antara lain sandang pangan) dipasar-pasar yang dilalui yakni di Amurang, Motoling, Tompaso baru, kotambagu, Dumoga, Inobonto dan Poigar. Hasil penelitian diserahkan kepada Team UNDP untuk pengolahan lebih lanjut, disamping pertimbangan lainyya dari pemerintah mengenai kelayakan pambangunan jalan raya tersebut. Dikemudian hari, jalan raya yang dibangun ialah jalan raya antara Amurang-Inobonto oleh perusahaan kontraktor dan Korea Selatan dan antara Kotamobagu-Doloduo oleh perusahaan kotraktor dari Jepang.
Selanjutnya, dalam rangka penilaian Parasanya Pumakarya Nugraha unuk Kabupaten / Kotamadya yang berhasil / berprestasi dalam pelaksanaan dan Repelita, saya pernah ditugaskan dua kali sebagai ketua panitia penilaian tingkat Daerah. Anggota panitia lainnya antara lain adalah Ir.N.H. Eman, Ir.L. Korah dan Drs.F. Lumintang disamping kepala-kepala Dinas / Kanwil terkait. Pada waktu mengadakan penelitain dilapangan saya bersama anggota-anggota panitia berkeliling masuk-keluar Desa dan pelosok-pelosok di semua Kabupaten / Kotamadya se Sulawesi Utara termasuk ke kepulauan Sangihe-Talaud, untuk meneliti / memerikasa apakah hasil-hasil penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan masyarakat benar-benar ada / terwujud dan bukan hanya laporan semata. Hasil penelitian Panitia Daerah masih di Cross-Check lagi oleh panitia pusat dari Jakarta. Waktu mengadakan pemilihan berdasarkan hasil penelitian didaerah-daerah kami menggunakan suatu model ”matrix” yang dapat dipertanggung jawabkan dari semua aspek dan yang benar-benar dapat menjamin obyektivitas dan sebagai hasil akhir penilaian, maka Kabupaten yang dinilai terbaik pada pelaksanaan Pelita II jatuh pada Kabupaten Dati II Gorontalo dibawah kepemimpinan Bupati KDH Kasmat Lahay BA, dan pada pelaksanaan Pelta III Kabupaten yang dinilai terbaik adalah Kabupaten Dati II Bolaang Mongondow dibawah kepemimpinan Bupati KDH Drs.J.A. Damopolii.
Terakhir pada waktu menjelang Gubernur H.V. Worang sudah akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur KDH Sulawesi Utara, saya masih ditugaskan menjadi Ketua Panitia yang beranggotakan Staf dan Kepala-kepala Dinas / Kanwil terkait untuk mempersiapkan bahan-bahan dan menyusun buku ”memori serah-terima jabatan” (memorie van overgave en overname) yang berjudul ” Rondoren Um Banua” ( Bangunlah Daerahmu) saya yang mengusulkan judul ini karena semboyan ini sering diucapkan oleh Gubernur H.V.Worang pada setiap pengarahan pidatonya dan kebetulan saya mencatatnya usul saya ini diterima oleh Bapak Gubernur H.V. Worang. Mudah-mudahan buku memori ini masih tersimpan dibagian arsip Kantor Gubernur Sulawesi Utara.
Gubernur H.V. Worang cukup lama memimpin daerah Sulawesi Utara, yakni selama 11 tahun dan 3 bulan. Karenanya, disamping peningkatan administrasi pemerintahan dan penertiban aparatur, hasil-hasil pembangunan yang dicapai antara lain adalah penembusan daerah-daerah terisolir seperti jalan antara Tanawangko, Amurang, jalan antara Tatelu-Klabat-Bitung dan jalan antara Kema-Makalisung. Demikian juga dimulainya pembangunan Jalan Trans Sulawesi, Jalan Raya Amurang-Kotamobagu-Doloduo (AKD) dan F13 yaitu jalan antara Kapitu-Modoinding-Kotamobagu. Dapat dibayangkan pada waktu sebelumnya jalan antara Amurang-Poigar keadaannya rusak berat sehingga dibagian tertentu harus melewati jalan roda dibawah pohon-pohon kelapa. Keadaan yang sama juga diketemukan antara Kotamobagu-Dumoga prasarana lainnya ialah dibangunnya bendung kosinggolan dan bendung Toraut di Dumoga, perluasan PLN Tonsea Lama, perpanjangan dermaga pelabuhan Bitung, peningkatan dan perpanjangan pelabuhan Udara Samratulangi dan dibangunnya pelabuhan perikanan Dago di Sangihe-Talaud. Dibidang kerukunan hidup antara umat beragama di bentuk Badan Kerjasama Antar Umat Beragama (BKSAUA ) yang kemudian menjadi contoh didaerah lain. Dalam kaitan ini, pada tahun 1977 Sulawesi Utara sudah dapat melaksanakan Musabaga Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Nasional ke XI di Manado. Dibidang ekonomi / keuangan, dirumuskan usulan tata niaga kopra dengan menggerakkan gabungan koperasi kopra (GKK) bekerjasama dengan Bank BNI 1946 untik permodalan. Demikian juga usulan tata niaga cengkih dengan menggerakkan Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) bekerjasama dengan BPPC Badan Pemblian dan Penjualan Cengkih). Kedua usaha tata niaga ini disetujui oleh pusat. Untuk ekspor kopra diperjuangkan adanya alokasi devisa otomatis (ADO) guna pembangunan daerah (kemudian devisa ini dipusatkan kembali di Bank Indonesia (Bank Sentral). Selain dari pada itu melalui tata niaga cengkih diperoleh dana cess (Sumbangan Rehabilitasi Cengkih (SRC) juga guna pembangunan daerah sedangkan dana pembangunan daerah lainnya diperoleh melalui proyek-proyek Inpres Dati I dan Dati II Inpres Desa, Inpres SD dan Inpres Sarana Kesehatan disamping melalui proyek-proyek sektotal (APBN).
Sesudah Gubernur H.V. Worang mengakhiri masa jabatannya, Propinsi Dati I Sulawesi Utara dipimpin oleh Gubernur W. Lasut Ga yangberlangsung hanya dalam 1 (satu) tahun yaitu mulai bulan Juni 1978 sampai Oktober 1979. pada masa kepemimpinan Gubernur Lasut, saya menjabat sebagai Asisten III yang membawahi Biro Umum, Biro Kepegawaian dan Biro Perlengkapan dan perawatan Materiil, dan mendapat kesempatan mengikuti pendidikan penjenjangan yaitu Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi (SESPA) Departemen Dalam Negeri ± 4 (empat) bulan. Dan pada tahun 1979 saya ketanah suci sebagai anggota Team Pembimbing Haji Indonesia (TPHI). Dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur W. Lasut GA, pemerintah pusat mengangkat Bapak Erman Harirustaman sebagai Pj.Gubernur Sulawesi Utara yang menjalankan tugasnya selama ± 1 (satu) tahun juga yaitu 1979-1980 untuk mempersiapkan Gubernur terpilih berikutnya melalui DPRD Sulawesi Utara, disamping tugas-tugas rutin pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.Dimasa kepemimpinan Pj. Gubernur Erman Harirustaman saya ditugaskan menjadi Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Sulawesi Utara.
Nanti pada bulan Maret 1980 jabatan gubernur KDH Tkt I Sulawesi Utara diserah-terima dari Pj. Guberur Erman Harirustaman kepada Let.Jen G.H. Mantik yang dipilih oleh DPRD Tkt.I Sulawesi Utara untuk masa jabatan Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Utara periode 1980-1985. selama periode kepemimpinan Gubernur G.H. Mantik, telah diadakan pemantapan organisasi tata-kerja dan administrasi pada umumnya sebagai kelanjutan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat. untuk mempererat rasa persatuan dan kesatuan rakyat Sulawesi Utara, dikenal semboyan ”BOHUSAMI” (Bolaang Mongondow. Hulontalo, Sangihe-Talaud, Minahasa). Pada waktu itu diadakan juga penertiban terhadap pelaksanaan proyek-proyek pembangunan antara lain proyek reboisai. Diantar sekian banyak proyek pembangunan prasarana fisik yang dilaksanakan pada waktu itu ialah penembusan jalan-jalan Trans Sulawesi dari Inobonto-Kwandang-Isimu-Paguyaman Tilamuta-Marisa-Popayato (perbatasan dengan Sulawesi Tengah) walaupun sebagian masih dengan konstruksi AWCAS (pengerasan jalan dengan pasi dan batu / sirtu) keadaan jalan pada ruas-ruas tertentu masih sangat parah sehingga pada waktu saya mengikuti rombongan Gubernur G.H. Mantik menyelusuri Jalan Trans Sulawesi tersebut, menjelang malam hari mendekati Kecamatan Bintauna, anggota-anggota rombongan kocar-kacir kehilangan jalan, dan nanti pagi harinya dapat menyusul pak Gubernur didesa Bintauna. Yang menarik perhatian pada saat melewati jalan-jalan terlihat adanya ulahh anggota masyarakat mulai merambah hutan yang ada dikiri-kanan jalan, sehingga ditempat-tempat tertentu Gubernur memberikan pembinaan kepada masyarakat agar memelihara kelestarian lingkungan untuk menghindari bencana alam.
Selam periode kepemimpinan Gubernur G.H. Mantik, saya tetap ditugaskan sebagai Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Sulawesi Utara yang telah saya jabat pada waktu nmasa kepemimpinan Pj. Gubernur sebelumnya. Tugas-tuga yang diemban ialah meningkatkan kegiatan pengawasan fungsional termasuk peningkatan kualitas para pemeriksa, dan mengadakan penertiban terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Bidang pengawasan ini menjadi perhatian khusus pula dari Bapak Gubernur oleh karena itu, dalam peningkatan pengawasan diadakan koordinasi dengan aparat pengawasan fungsioanal lainnya seperti Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Inspektorat Jendral Departemen Dalam Negeri dan kemudian dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menyusun program pengawasan terpadu dab pelaksanaan tindak lanjud hasil-hasil pengawasan.
Penertiban terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dilakukan setelah mengadakan pemeriksaan kasus secara teliti dan obyektif. Jika diketemukan penyimpangan, maka kasus yang bersifat administratif diberikan teguran sedangkan kasus yang ada unsur pidananya diserahkan kepada pihak kejaksaan untuk diusut lebih lanjut, seperti misalnya kasus reboisasi dan penghijauan. Dalam pengawasan proyek-proyek reboisasi dan penghijauan saja bersama team pemeriksa beberapa kali mengadakan pemeriksaan dilapangan sampai naik-turun bukit seperti di Ratahan dan di Kwandang untuk melihat apakah dilokasi proyek benar-benar secara fisik ada tanaman reboisasi atau tanaman penghijauan. Memang untuk mendaki perbukitan cukup melelahkan. Waktu kami mendaki di perbukitan di Kwandang ternyata tanaman penghijauan tidak ada, demikian juga tanaman reboisasi diperbukitan Ratahan dan tempat-tempat lainnya. Waktu selesai pemeriksaan di Ratahan kami pulang, mobilnya Kepala Dinas Kehutanan Sdr.Manuaba masuk jurang di jalan antara Ratahan-Langowan. Kami bersyukur karena tidak ada korban jiwa.
Terhadap kasus yang merugikan keuangan negara atau daerah diadakan tuntutan perbendaharaan (TP) dan tuntutan ganti rugi (TGR) melalui majelis pertimbangan TP-TGR. Tuntutan perbendaharaan dikenakan kepada seorang bendaharawan sedangkan tuntutan ganti rugi dikenakan kepada pegawai lainnya yang bertanggung jawab.
Selain penyusunan program pengawasan secara terpadu, tindak lanjut hasil pengawasan dan penertiban terhadap penyimpangan yang terjadi, diadakan juga peningkatan kualitas dan mentalitas para pemeriksa agar tidak mudah tergoda dengan iming-iming sesuatu dari pihak yang diperiksa (pimpinan proyek atau kontraktor), dan agar dapat bekerja secara profesional. Saya menganjurkan jika mengadakan pemeriksaan dilapangan,perlu membawa bekal sendiri. Memang sebagai jaminannya, harus diberkan uang perjalanan yang mencukupi dan kesejahteraan lainnya yang memadai kepada para pemeriksa. Salah seorang pemeriksa pada Inspektorat Wilayah Prpinsi Sulawesi Utara pada waktu itu yang memulai kariernya dari bawah, adalah Drs.Roby Mamuaya yang kemudian pernah menjadi Kepala Inspektorat Wlayah Kotamadya Bitung, Kepala Dinas Perhubungan Sulawesi Utara, Kepala Inspektorat Wilayah Sulawesi Utara dan akhirnya menjadi Sekretaris daerah Propinsi Sulawesi Utara.
Dalam rangka pencegahan secara dini terjadinya penyimpangan pada suatu unit kerja, maka mulai ditingkatkan pula adanya pengawasan melekat (WASKAT atau built-in control), yang menjadi tanggung jawab Kepala Unit Kerja terhadap pegawai-pegawai bawahannya.
Inspektorat Wilayah Propinsi Sulawesi Utara bekerjasama pula dengan para Inspektorat Obstip dpb pada Gubernur Kepala Daerah dalam penanganan kasus-kasus pungutan liar dan penyimpangan-penyimpangan lainnya yang merugikan negara / daerah dan masyarakat. Pada waktu itu, Inspektorat Obstip dpb antara lain Let.Kol. Parmo dan Kol (L) Maala. Adanya lembaga Operasi Tertib (OPSTIB) dalam rangka penghapusan pungutan liar (pungli) ditanah air sudah ada sejak tahun 1977. pola operasioanal Operasi Tertib (OPSTIB) yaitu dipusat ada OPSTIBPUS dengan staf umum dan staf khususnya, dan didaerah ada OPSTIBDA yang merupakan bagian dari Pelaksana Khusus Daerah (LAKSUDA). Dan kepada Gubernur Kepala Daerah diperbantukan Inspektorat Opstib. Dikategorikan sebagai pungutan liar (pungli) ialah sogokan, suap, uang semir dan lain-lain. Pungutan liar dapat terjadi pada pos-pos lalu-lintas, waktu pelaksanaan tender proyek, birokrasi yang berbelit-belit, pengangkatan pegawai, uang siluman dipelabuhan, pelayanan umum di Departemen / Daerah, pemegang kas dan bendaharawan proyak. Oleh karena itu, untuk pemberantasan pungutn liar dimaksud, pengawasan harus di perketat. Masyarkat juga diminta untuk segera melapor jika terkena pungutan liar.
Ketika saya bersama Inspektur Opstib dpb mengadakan pemeriksaan terhadap adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek-proyek Inspres sekolah Dasar, kami turun kelapangan samapai kepelosok darah Minahasa dan Bolaang Mongondow, dan bekerja siang malam mengolah hasil-hasil pemeriksaan untuk dilaporkan kepada Opstib pusat waktu, itu dipimpin oleh Maj.Jendral E. Kanter. Kemudian diadakan lagi cross-check dari team Opstibpus. Maka kami bersama-sama turun kelapangan lagi, suatu hari saya pulang kerumah sudah larut malam dan istirahat sejenak samapai ketiduran padahal besoknya team Obpstibpus sudah menunggu saya untuk bersama-sama ke Kotamobagu. Karena belum juga terbangun, maka saya dijemput oleh Inspektur Opstib dpb Kol (L) Maala menggunakan jeep putih dari CPM. Karena kejadian ini, sampai-sampai tetangga saya mengira bahwa saya sudah ditangkap oleh CPM.
Kemudian beberapa tahun menjalankan tugas sebagai Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Sulawesi Utara, pada tahun 1983 saya dilantik oleh Gubernur G.H Mantik sebagai pembanu Gubernur Wilayah II berkedudukan di Gorontalo menggantikan Drs, Ahmad Najamudin yang sudah terpilih menjadi Walikota Kepala Daerah Gorontalo. Waktu ke Gorontalo, saya bersama isteri disertai Ibu mertua saya Ibu A. Mokodompit –M dan kakak tertua saya A.S. Mokoginta. Kami menginap di rumah kelurga Ir.Hendrik Damopolii (petugas P.U. Kabupaten Gorontalo). Selesai pelantikan kami pindah kerumah dinas / jabatan Pembantu Gubernur Wilayah II dan dijemput melalui prosesi tata cara Adat Gorontalo. Setelah dilantik menjadi Pembantu Gubernur Wilayah II, saya bersama isteri berkunjung kepada Bapak Nani Wartabone untuk minta doa restu beliau. Pak Nani (di lingkungan keluarga dipanggil ”Temey John”), adalah atasan saya waktu beliau manjabat Residen koordinator Sulawesi Utara, dan setelah pensiun beliau tinggal menetap dirumahnya di Suwawa. Bapak Nani Wartabone adalah pahlawan nasional, pelaku sejarah peristiwa 23 Maret 1943 dengan mengibarkan bendera sang saka merah putih pertama kali di Gorontalo dan membebaskan tahanan-tahanan politik yang ditahan Belanda dipenjara Gorontalo antara lain Bapak A.P. Mokoginta. Pak Nani meninggal dunia pada tahun 1985 dan dimakamkan di Suwawa Gorontalo, turut dihadiri Gubernur C.J. Rantung dan anggota Muspida Sulawesi Utara. Selain Pak Nani, saya bersama isteri berkunjung juga kepada Bapak Sun Bone (bekas Kepala Pertanian Propinsi Sulawesi Utara) dan Bapak Taki Niode (bekas Walikota KDH Gorontalo) untuk diminta doa restu.
Wilayah kerja pembantu Gubernur Sulawesi Utara terdiri dari wilayah kerja pembantu Gubernur Wilayah I berkedudukan di Manado (kemudian di Airmadidi) meliputi kabupaten Dati II Sangihe-Talaud, Kotamadya Bitung, Kotamadya Manado, dan Kabupaten Dati II Minahasa, dan wilayah kerja pembantu Gubernur Wilayah II berkedudukan di Gorontalo yang meliputi Kabupaten Dati II Bolaang Mongondow, Kabupaten Dati II Gorontalo dan Kotamadya Gorontalo. Kantor Pembantu Gubernur mempunyai struktur organisasi dan tata kerja sendiri dengan pegawai-pegawai yang diperbantukan dari propinsi dan / atau dari kabupaten / Kotamadya dilingkungannya. Anggaran setiap tahun yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan pemeliharaan diperoleh dari propinsi.
Adapun tugas pokok pembantu Gubernur, ialah membantu Gubernur Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan, mengawasi dan membina penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bupati Walikotamadya dilingkungan wilayah kerjanya dan urusan pemerintah lainnya dalam rangka penyelenggaraan azas dekonsentrasi. Untuk pelaksanaan tugas pokok tersebut, pembantu gubernur mempunyai fungsi :
1). Melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan atas jalannya
pemerintahan umum dan pembangunan.
2). Menyelenggarakan kegiatan dalam rangka perumusan kebijaksaan
pelaksanaan.
3). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.
Karena tugas pokok Pembantu Gubernur hanya bersifat membantu Gubernur Kepala Daerah, maka kewenangan koordinasi, pengawasan dan pembinaan tetap melekat pada Gubernur Kepala Daerah. Demikian, Pembantu Gubernur tidak mempunyai wewenang komando langsung kepada Bupati / Walikota KDH dalam wilayah kerjanya karena wilayah kerja pembantu Gubernur bukanlah wilayah pemerintahan.
Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pembantu Gubernur adalah bersifat penugasan. Walaupun demikian, dengan adanya komunikasi dan konsultasi yang baik, para Bupati / Walikotamadya tetap menghormati keberadaan Pembantu gubernur dalam melaksanakan tugasnya dan mau menerima bahkan mendampingi kalau Pembantu Gubernur berkunjung ke Wilayahnya.
Fungsi pengawasan terhadap proyek-proyek pembangunan, khususnya yang mendapatkan biaya berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) yang dilaksanakan di Kabupaten / kotamadya, dilaksanakan secara umum dan tidak bersifat pemeriksaan atau penyelidikan karena tugas-tugas tersebut adalah kewenangan aparat pengawasan fungsional baik Inspektorat Wilayah Propinsi (Intern) maupun Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan / BPKP (ekstern). Dalam hubungan dengan pengawasan secara umum, disusun program kerja sebagai pedoman staf yang pelaksanaanya dititik beratkan pada monitoring / pengamatan dan mengikuti perkembangan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan dan pelaksanaan kebijaksanaan dibidang pemerintahan apakah mencapai sasaran an apakah ada hambatan / permasalahannya. Hasil monitoring dilaporkan secara periodik kepada Gubernur Kepala daerah.
Selama kurang lebih 2 (dua) tahun menjalankan tugas sebagai Pembantu Gubernur Wilayah II, saya bersama staf sesuai pembidangan tugasnya masing-masing secara rutin mengadakan kunjungan kerja ke wilayah-wilayah kecamatan dan Desa. Dalam kunjungan kerja tersebut biasanya kami berkoordinasi dengan para Pembantu Bupati. Dalam perjalanan dinas kelapangan sudah ada biayanya , sehingga saya anjurkan kepada staf idak membebani Camat atau Kepala Desa. Karenanya kami membawa bekal berupa beras dan uang lauk-pauknya untuk dimasak dirumah dinas Camat atau Kepala Desa. Hal ini terinspirasi oleh kebiasaan pamong praja zaman dahulu antara lain dari ayah mertua saya Bapak F.P. Mokodompit, yitu apabila mereka mengadakan kunjungan kerja dinas ke wilayah, maka mereka selalu membawa bekal bahkan sekaligus dengan juru masaknya.
Alhasil, dalam kunjungan kerja kedinasan kami ke wilayah-wilayah Kabupaten / Kotamadya sampai Kecamatan dan Desa, selain hasil monitoring dan pengawasan proyek-proyek pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah, kami dapat mencatat juga permasalahan-permasalahan daerah yang berkaitan dengan pengembangan potensi daerah dalam rangka rencana pembangunan ekonomi daerah yang bersangkutan baik jangka menengah maupun jangka panjang, yang memerlukan perhatian khusus. Permasalahan daerah di maksud adalah sebagai berikut:
1). Kabupaten Dati II Bolaang Mongondow.
a). Perlu peningkatan konstruksi ruas jalan antara: Lion-Molibagu dan
Molibagu- Pinolosian-Kotabunan dibagian Selatan; Mtali baru / Mopusi-
Torosik dan Tobongon-Molobog dibagian Tengah; kelanjutan pemeliharaan
Jalan Trans Sulawesi dibagian Utara.
b). Perlu peningkatan pemanfaatan pelabuhan alam Labuan Uki dipantai utara,
termasuk fasilitas pergudangan dan dermaga, dalam jalur pelayaran lokal dan
antar pulau untuk mengangkut hasil produksi pertanian dan bahan kebutuhan
pokok rakyat.
c). Perlu tetap diadakan pengawasan dan pengamanan yang ketat dan berlanjut
terhadap hutan dan Taman Nasional Dumoga Bone dari kemungkinan
penyerobotan dan pembabatan hutan secara liar oleh orang-orang yang tidak
bertanggung jawab. Kelestarian alam dan lingkungan hidup sangat penting
untuk menjaga tetap terpeliharanya kesuburan tanah dan sumber-sumber air
sungai apalagi daerah Bolaang mongondow / Dumoga direncanakan menjadi
”lumbung beras” bagi daerah Sulawesi utara.
d). Perlu diadakan penyebaran penduduk dari kecamatan-kecamatan yang sudah
padat disekitar komobagu (Kecamatan Passi, Kecamatan Modayag,
Kecamatan Lolayan, Kecamatan Dumoga) dan sebagian Kecamatan Poigar
serta Kecamatan bolaang kebagian Tengah dan bagian Selatan Bolaang
Mongondow melalui program ressetlement / Transmigrasi lokal. Dengan
demikian produktivitas tanah pertanian yang sudah padat penduduk tersebut
dapat dipertahankan serta pendapatan rata-rata petani dan kesejahteraannya
dapat ditingkatkan. Demikian juga dapat dicegah adanya pengrusakan hutan
disekitar kecamatan yang tadinya padat.
2). Kabupaten Dati II Gorontalo.
a). Perlu peningkatan konstruksi ruas jalan antara :
Molingkapolo-Bulantio-Tolinggula dipantai selatan; Leato-Bilungala-
Taludaa (arah Timur) dan Pohe-Batudaa Pantai (arah Barat) di pantai Selatan;
Sedangkan jalan-jalan Trans sulawesi dari pantai Utara memotong ke Selatan
arah Barat memerlukan kelanjutan pemeliharaan.
b). Pelabuhan yang agak besar ialah pelabuhan Kwandang yang dapat disinggahi kapal-kapal motor antara Kwandang-Manado (pp) dan antara Kwandang Leok / Buol (pp) selain adalah pelabuhan-pelabuhan kecil seperti Tilamuta, Tabulo, Marisa, Lemito dan Bulontio yang berstatus sebagai pelabuhan akumulasi dan tempat naik turunnya (persinggahan) penumpang kapal / perahu motor kecil, dari satu tempat ke tempat lainnya. Oleh karena itu, perlu dikembangkan pelabuhan alam dipantai Utara yaitu pelabuhan Anggrek (sebelah barat Kwandang), yang prospeknya cukup baik dikemudian hari, menjadi pelabuhan yang dapat disinggahi kapal-kapal untuk pelayaran lokal dan antar pulau untuk penumpang maupun untuk pengangkutan hasil pertanian ( dari daratan Paguyaman) dan bahan kebutuhan pokok rakyat. Pelabuhan Anggrk ini sudah pernah disinggahi kapal berbobot rata-rata ± 2000 Ton.
c). Peningkatan pelabuhan udara Jaludin perlu terus diadakan, seperti
panjangan landasan dan tempat parkir pesawat serta fasilitas lainnya agar
dapat didarati pesawat bermesin Jet (Tokker 28 dan lain-lain). Selain dari pada itu mengingat luasnya wilayah kabupaten Gorontalo, perlu dipertimbangkan pembangunan pelauhan udara perintis di Kecamatan Popayato yang dapat di darati pesawat kecil type cassa atau Twin Otter. Lokasi sudah pernah disurvey.
d). Sebagai akibat penggundulan hutan disekitar danau Limboto yang sudah
berlangsung sejak lama maka terjadilah erosi berupa banjir pada setiap musim hujan dari sungai-sungai yang bermuara didanau Limboto dan telah menyebabkan semakin mendangkalnya danau Limboto tersebut (sekarang ini bagian yang paling dalam ± 3 meter). Terjadinya erosi menyebabkan pula kerusakan jalan, jembatan dan bendungan / irigasi yang untuk perbaikan / rehabilitasi prasarana tersebut memerlukan dana yang tidak sedikit. Areal persawahan / pertanian juga tidak luput dari luapan banjir pada setiap musim penghujan. Untuk mengatasi masalah erosi tersebut, maka gunung-gunung bukit-bukit yang gundul / tandus disekitar Limboto harus di hijaukan kembali melalui program penghijauan dan reboisasi. Upaya lainnya ialah pemukiman kembali (resettlemet) penduduk yang bertempat tinggal dan bertani secara bepindah-pindah digunung / bukit tersebut kedaerah pertanian yang masih potensial seperti Paguyaman, Marisa, Popayato dan Sumalata melalui program transmigrasi lokal. Pelaksanaan program resettlement penduduk dan transmigrasi lkal ini penting pula dalam kaitannya dengan penyebaran /relokasi penduduk yang ± 60% bertempat tinggal di Kecamatan-kecamatan danau Limboto.
c). Usaha penting lainnya ialah pengamanan Taman Nasional Dumoga Bone
yang ada diwilayah Gorontalo (Bonepark) agar tidak terjadi pengrusakan hutannya. Ada satu masalah yang perlu penyelesaiannya ditingkat pusat, yaitu adanya lokasi eksplorasi pertambangan temabaga dan emas oleh PT. Tropic Endeovour didalam area Taman Nasional. Penyamanan terhadap kelestarian alam dan lingkungan hidup perlu juga diadakan pada hulu sungai Bone, sungai Bolango dan sungai Bionga. Demikian juga terhadap kelestarian hutan sepanjang Jalan Trans Sulaesi dan hutan bakau ditepi pantai. Pelanggaran yang terjadi perlu ditindak sesuai ketentuan dalam undang-undang No. 4 / 1982 tentang lingkungan hidup.
3). Kotamadya Gorontalo
a). Kota Goontalo dijepi oleh 4 (empat) sungai yaitu sungai Bone, sungai
Bolango, sungai Potanga (dari danau Limboto) dan sungai Tamalak, yang apabila terjadi banir dimusim penghujan maka luapannya akan menggenagi bagiab-bagian yang rendah dalam kota. Demikian juga sebagai akibat erosi, muara sungai dipelabuhan Gorontalo makin hari makin dangkal. Untuk menanggulangi akibat banjir, beberapa upay atela di tempuh oleh pemerintah kota antara lain pelurusan arus sungai dan pembuatan riol dalam kota yang kiranya perlu ditingkatkan. Sedangkan untuk menanggulangi akibat erosi berupa pendangkalan muara sungai di pelabuhan Gorontalo, alternatifnya adalah pengerukan yang sudah tentu memerlukan penelitian secara khusus.
b). Luas Kotamadya Gorontalo hanya ± 66 Km dan penduduknya sudah
berjumlah ± 101.000 jiwa, sehingga sudah terasa kepadatannya. Dilain pihak tanah pertanian / persawahan hanya terdapat di kecamatan Kota Utara dan sedikit di Kecamatan Kota Selatan. Sedangkan di Kota Barat, tanahnya berbukit-bukit dan mengandung kapur sehingga ada sejumlah penduduk yang pindah ke Kotamadya Manado untuk berusaha disana. Karena itu, dari kotamadya Gorontalo sudah perlu ada pemindahan penduduk ke kabupaten gorontalo, dan untuk itu direncanakan sebanyak 250 kk melalui program resettlement pendudk dan Transmigrasi Lokal.
c). dalam rangka peningkatan fungsi intern kota, maka fasilitas kehidupan warga
kota yang sudah ada (air bersih, angkutan, rekreasi, jasa dan lain-lain) perlu ditingkatkan dan diperluas. Demikian juga KAMTIBNAS perlu dimantapkan dan kewajiban-kewajiban warga kota perlu ditingkatkan pemahamannya sehingga akan lebih terwujud apa yang dinamakan ATLAS (Aman,Lancar, Tertib, dan Sehat). Sedangkan untuk peningkatan fungsi ekstern kota, terutama sebagi pusat pertumbuhan daerah sekitarnya, maka perencanaan dan pelaksanaan dan pembangunan daerahyang mencangkup berbagai sektorperlu tetap ditingkatkan melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan disegala bidang baik bidang ekonomi, bidang agama dan sosial, budaya maupun bidang politik, pemerintahan, hukum, penerangan dan pers. Sejalan dengan itu, perlu tetap diipayakan peningkatan sumber pendapatan daerah.
Catatan:
Dikemudian hari, institusi Pembantu Gubernur dan Pembantu Bupati
dihapus karena mungkin sudah berlebihan (Overbadig) dalam struktur pemerintahn daerah.

Setelah Gubernur G.H. Mantik menyelesaikan tugasnya, DPRD Tkt.I Sulawesi Utara memilih Brig.Jen C.J. Rantung sebagai Gubernur KDH Tkt.I Sulawesi Utara, kemudian diangkat dengan keputusan Presiden dan dilantik pada tanggal 4 Maret 1985 untuk masa jabatan 1985-1990. Selesai masa jabatan tersebut, Maj.Jen.C.J. Rantung dipilih kembli oleh DPRD Tkt.I Sulawesi Utara sebagai gubernur Kepala Daerah untuk masa jabatan kedua 1990-1995.
Selama kepemimpinan Gubernur C.J. Rantung, telah ditetapkan kebijaksanaan khusus dalam pembangunan yang dikenal dengan 4 (empat) leading sector, yaitu: Agro Industri, Pertambangan, Pariwisata dan Perikanan. Sementara itu terus diadakan pemantapan dan peningkatan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat. dibidang politik telah berlangsung 2 (dua) kali pemilihan umum yaitu pemilu 1987 dan pemilu 1992 yang diikuti partai-partai politik dan golkar untuk memilih wakil-wakil rakyat di DPRD II, DPRD I, DPR-RI dan MPR-RI. Berbagai hasil pembangunan selama 2 (dua) periode masa jabatan antara lain ialah:
– Pembangunan sarana / infrastruktur meliputi jalan, jembatan, irigasi, pelabhan laut, pelabuhan udara dan kelistrikan. Proyek-proyek yang di bangun ialah : peningkatan bandara Sam Ratulangi, bandara Jalaludin di Gorontalo dan bandara Naha, Melolangi di Sangihe-Talaud. Peningkatan pelabuhan Bitung dan pelabuhan-pelabuhan di dati II. Penembusan jalan dipantai Selatan Bolaang Mongondow antara Molibagu-Pinolosian-Kotabunan, penyelesaian jalan Trans Sulawesi lewat Selatan antara Molibagu-Lion (perbatasan dengan Gorontalo), pembangunan jalan-jalan Boulevard melalui reklamasi pantai. Demikian juga penyelesaian pembangunan kantor Gubernur Tkt.I Sulawesu Utara di Jl.17 Agustus- Manado,dan pembangunan Gedung Joang ’45 di Manado.
– Meningkatnya produksi sektor pertanian dalam arti luas (tanaman pangan, peternakan perikanan dan perkebunan) sehingga telah meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya petani dan nelayan.
– Meningkatnya kesehatan dengan dibangunya RSU-DR. Kandauw Malalayang.
– Dibidang sosial dibangun Gedung Yayasan Pendidikan Anak Cacat (YPAC) di Malalayang dan fasilitas perawatan dan perumahan bagi penderita penyakit kusta dalam satu kompleks didesa Bengkol yang dinamakan Lembaga Nugraha Hayat.
– Dibidang ekonomi, diadakan promosi investasi di Sulawesi Utara baik melalui penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) disektor industri seperti pengalengan ikan dan sektor pertambangan seperti pertambangan emas di Bolaang Mongondo.
– Dibidang pariwisata, diadakan pengembangan obyek-obyek wisata seperti pulau Bunaken, pantai Tasik Ria dan Manado Beach Hotel (MBH) tidak terpelihara sehingga tidak berkembang sesuai rencana semula.
– Dibidang pengawasan, diadakan penertiban terhadap pelaksanaan proyek-proyek Sekolah Dasar bekerjasama dengan team Operasi Tertib (OPSTIB) pusat. Diadakan penertiban juga terhadap PETI (pertambangan emas tanpa izin) seperti di Bolaang Mongondow dan Sangihe-Talaud. Sebagai jalan keluar (solusi) untuk pertambangan rakyat, diusulkan kepada Pemerintah Pusat adanya wilayah pertambangan rakyat (WPR) dan usaha pertambangan skala kecil (PSK) yang dilaksanakan oleh koperasi. Kedua usulan ini diterima, yaitu untuk WPR ditetapkan di Tobongaon (Bolaang Mongodow) dan untuk PSK ditetapkan di Lanut (Bolaang Mongondow) dengan pelaksanaan Koperasi Nomontang.
Pada masa kepemimpinan Gubernur C.J. Rantung, saya menjalankan tugas sebagai Wakil Gubernur Kepala Daerah Tkt.I Sulawesi Utara. Pada waktu Gubernur C.J. Rantung mengadakan kunjungan kerja di Kabupaten Bolaang Mongondow, saya yang masih menjabat Pembantu Gubernur Wilayah II bersama isteri berangkat dari Gorontalo ke Kotamobagu. Maka sebelum Gubernur kembali ke Manado, bertempat di Ilongkow rumah dinas Bupati Bolaang Mongondow, saya bersama isteri dipanggil Gubernur dan beliau menyampaikan bahwa saya sudah diusulkan kepada Bapak Presiden melalui Menteri dalam Negeri untuk menjadi Wakil Gubernur KDH Tkt.I Sulawesi Utara. Sekalgus beliau meminta saya untuk mempersiapkan diri baik fisik maupun mental untuk melaksanakan tugas sebagai Wakil Gubernur.
Catatan : sejak zaman Bapak F.J Tumbelaka sebagai Wakil Gubernur
Propinsi Sulawesi Utara-Tengah pada tahun 1960, maka nanti pada tahun 1986 diadakan lagi institusi Wakil Gubernur Sulawesi Utara
Saya bersama isteri mengucapkan terimakasih kepada Bapak Gubernur C.J. Rantung, dan didalam hati saya bersyukur dan berdoa kiranya ALLAH SWT akan membimbimg saya dalam melaksanakan tugas tersebut. Pada waktu itu proses pengusulan Wakil Gubernur diawali dengan pengusulan dari Gubernur Kepala Daerah kepada DPRD Sulawesi Utara untuk meminta persetujuan Pimpinan Dewan dan ketua-ketua Fraksi dalam Dewan. Setelah ada persetujuan tersebut, Gubernur Kepala Daerah mengusulkannya kepada Bapak Presiden Melalui Menteri Dalam Negeri. Memang sebelumnya sudah ada kabar yang beredar bahwa saya akan menjadi Wakil Gubernur, bahkan isteri saya menanyakan apakah hal itu benar. Saya menjawab belum tahu , dan nanti pada malam itula Gubernur sendiri sudah memberitahukannya kepada saya. Setelah pertemuan dengan Gubernur, saya bersama isteri kembali ke Gorontalo menjalankan tugas Pembantu Gubernur Wilayah II seperti biasa. Kemudian setelah menerima radiogram dari Gubernur KDH Sulawesi Utara dalam rangka pelantikan Wakil Gubernur, saya bersama isteri berangkat ke Manado. Anak-anak nanti menyusul karena ada bersekolah di Gorontalo. Saya dilantik menjadi wakil Gubernur Sulawesi pada tanggal…………. oleh Menteri Dalam Negeri. Bapak Suparjo Rustam atas nama Presiden RI yang hadir, selain para undangan cq. Kepala-kepala Dinas dan Jawatan dan lain-lain, adalah juga isteri saya Oeke Mokoginta-M, ibu mertua Ibu Anna Mokodompit-M anakda Virginita Mokoginta serta saudara-saudara saya yakni kakakda A.S. Mokoginta, Yosima Mokoginta, Naomi Mokoginta, adik-adik Tilung Mokoginta dan Baria Mokoginta. Demikian juga ipar saya Ir. Adnan B. Mokodompit bersama isteri Endang Utari Soetowo-Mokodopit dan keponakan-keponakan serta famili lainny. Anak saya Asna Lisa Mokoginta dan Marini Mokoginta masih di Gorontalo, sedangkan Mutu Bulan Mokoginta berada di Ujung-Pandang. Selesai pelantikan dan ucapan selamat dari para hadirin, saya bersama keluarga pulang kerumah pribadi di Winangun dan dan sudah menunggu famili-famili antara laim Drs. Parindo Mokoginta (alm) yang menyatakan kepada saya agar langsung ”sujud sykur” kepada Allah SWT. Nanti beberapa hari kemudian saya bersama keluarga pindah kerumah Dinas Wakil Gubernur Sulawesi Utara di Bumi Beringin-Manado. Setelah itu saya bersama isteri ke Gorontalo untuk melaksanakan serah-terima jabatan Pembantu Gubernur Wilayah II kepada pejabat baru Bapak F.J. Pratasik (alm). Saya bersama beberapa Bupati Kepala Daerah antara lain Bpk. J.A. Damopolii dan isteri serta beberapa anggota Staf Teras Kantor Gubernur juga dengan isteri masing-masing berangkat ke Gorontalo menumpang pesawat Bourag. Setelah pesawat take-off dari landasan bandar udar Sam Ratulangi, tiba-tiba satu mesin pesawat mati. Untung saja sudah berada di ketinggianyang harus dicapai pesawat kami semua kaget, beberapa diantaranya sudah pucat, akan tetapi pilot pesawat tetap tenang dan membelokkan pesawatnya kembali mendarat dilandasan. Kami menunggu beberapa waktu lamanya diruang tunggu sambil para mekanik memperbaiki mesin pesawat yang rusak. Setelah dipastikan bisa terbang, kami menaiki lgi pesawat yang sama ke Gorontalo dan tiba dengan selamat dipelabuhan udara Jalaludin. Seandainya sampai terjadi sesuatu pada mesin pesawat mati / rusak, maka akan banyak lowongan jabatan Bupati dan Staf Teras dikantor Gubernur. Bersyukurlah kepada Tuhan YM Kuasa.
Saya melaksanakan tugas sebagai Wakil Gubernur kepala Daerah mandapingi Gubernur Kepala Daerah C. J. Rantung selama ± 5 tahun yakni tahun 1986-1991.
Adapun tugas dan wewenang Wakil Gubernur Kepala Daerah secara berdasarkan Keputusan Gubernur KDH Tkt.1 SulawesiUtara No. 50 / 1987 tanggal 2 Maret 1987, adalah :
1. Membantu Gubernur Kepala Daerah dalam menjalankan tugas dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan didaerah Sulawesi Utara.
2. Menjalankan tugas dan wewenang Gubernur Kepala Daerah sehari-hari apabila Gubernur Kepala Daerah berhalangan ada berada / bertugas diluar daerah.
3. Melaksankan tugas dan wewenang yang didelegasikan oleh Gubernur Kepala Daerah , yakni :
a. Tugas dan wewenang dalam bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan
b. Tugas dan wewenang lainnya yang secara khusus ditugaskan oleh Gubernur Kepala Daerah
Pelaksanaan tugas dibidang pengawasan secara umum dikoordinasikan oleh Wakil GubernurKepala Daerah, sedangkan secara tehnis dikoordinasikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Utara.
Dengan diadakannya koordinasi dan adanya program kerja pengawasan tahunan (PKPT) yang dilaksanakan oleh aparat pengawasan fungsional yakni BPKP dan Inspektur Wilayah Propinsi, maka kegiatan pengawasan baik rutin maupun pembangunan semakin terpadu dan tidak tumpang-tindih lagi.
Terhadap aparat pengawasan antara lain ITWIL Propinsi, diadakan pembianaan yang intensit terutama masyarakat sikap mental dan integritas para pemeriksa. Diadakan juga penigkatan kualitas melalui kursus/ penataran mengenai tehnik pengawasan dan pemeriksaan.
Selain pengawasan dilaksanakan oleh aparat pengawasan fungsional, diadakan juga koordinasi dengan inspektur Opsib (IROPSTIB) dpb.pada Gubernur kepala Daerah yang juaga melaksanakan kegiatan pengawasan berupa observasi dan penelitian terhadap adanya laporan masyarakat menyangkut penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, korupsi, masaalah tanah dan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek-proyek pembanguan.
Dengan mulai dilagakkannya pengawasan oleh atasan terhadap bawahannya dalam suatu Unit Kerja yang disebut ” pengawasan melekat ” (WASKAT) pada tahun 1988, maka kesadaran para Ka. Kanwil / Ka. Dinas terhadap pengawasan sebagai fungsi management dirasakan semakin meningkat. Disadari bahwa efektifnya pengawasan melekat akan dapat mencegah penyimpangan secara dini.
Mulai tahun 1988 juga, pengawasan dari pihak masyarakat semakin meningkat sehingga cukup banyak laporan langsung yamng masuk dikantor Wakil Presiden melalui Tromol Pos 5000 disamping yang disampaikan kepada Gubernur kepala Daerah. Masaalah yang dilaporkan menyangkut oknum aparatur, kepegawaian, sengketa tanah dan lain-lain. peelitian dan penanganan laporan ini dikoordinasikan oleh Propinsi, BPKP, Iropstib dpb, Asisten 1 Sekwilda dan Instansi terkait. Sekretariat TP 5000 berada dikantor ITWIL Propinsi Sulawesi Utara. Untk kasus-kasus yang mengandung kebenaran,langsung diambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku dan dilaporkan secara periodik kepada Wakil Presiden, Mentri Dalam Negeri up. Inspektur Jenderal dan Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Utara.
Serangkaian dengan peningkatan pengawasan baik pengawasan fungsional maupun pengawasan melekat, maka pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan menjadi perhatian khusus pula, karena tanpa tindak lanjut, tujuan pengawasan tidak tercapai. Tindak lanjut adalah penyelesaian temuan-temuan hasil pengawasan / pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BAPEKA), Inspektorat Jenderal (ITJEN) Departemen Dalam Negeri, Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Wilayah (ITWIL) Propinsi / Kabupaten / Kotamadya serta hasil pengawasan melekat, yang pada dasarnya adalah koreksi, perbaikin dan penertiban terhadap peyimpangan prosedur da ketentuan peraturan yang berlaku.
Bila terjadi penymangan, maka jenis tindakan yang diambil ialah :
1. pengembalian kerugian Negara / Daerah malalui tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi (TP-TGR)
2. Tindakan administratif / hukuman disiplin berdasarkan PP. 30 / 1980
3. Tindakan hukum apabila penyimpangan mengandung unsur tindak pidana
Temuan hasil pemeriksaan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan (LHP) disampaikan kepada obyek-obyek yang diperiksa ( ka. Dinas / Unit Kerja propinsi, para Bupati / Walikotamadya dan Pimpinan Proyek ) dengan pemerintahan segera diadakan tindak lanjutnya. Pelaksanaan tindak lajut hasil pengawasan / pemeriksaan lebih intensifkan lagi dengan memberikan batas waktu penyesuaian selama 1 bulan. Setiap berakhirnya batas waktu tersebut, diadakan rapat koordinasi dengan obyek-obyek yan diperiksa baik ditingkat Propinsi maupun Kabupaten / kotamadya untuk pemutakhiran dan pelaporan hasil tindak lanjut.
Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi antara lain disebabkan karena :
1. Kelemahan administratif ;
2. Pengawasan melekat yang belum sepenuhnya berjalan ;
3. Pentimpangan dari prosedur dan ketentuan peraturan yang berlaku.
Dalam kegiatan pengawasan dan monitoring pelaksanaan tindak lanjutnya, Pembantu Gubernur Wilayah I dan Wilayah II diikut-sertakan secara aktif.
Adapun pengendalian pembangunan dilaksanakan melalui peninjauan dilokasi proyek-proyek pembangunan (sektoral, Inpres dan APBD) dan memberikan teguran / petunjuk langsung kepada pimpinan proyek dan para kontraktor bila di temukan pekerjaan-pekerjaan yang kualitasnya tidak baik ataupun yang tidak sesuai dengan bestek. Dalam pengendalian pembangunan, Pembantu Gubernur Wilayah I dan Wilayah II ditugaskan juga untuk memoniter pelaksanaan proyek-proyek pembangunan diwilayahnya masing-masing. Penyelesaian permasaalahan yang ditemukan dilapangan dikoordinasikan dengan Ka. Kanwil / Ka. Dinas yang bersangkutan, dan menjadi bahan masukkan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) untuk perencanaan lebih lanjut.
Hal-hal yang mempengaruhi penyelesaian proyek-proyek pembangunan adalah :
– masaalah peralatan (alat besar dan sulitnya suku cadang)
– material / bahan pembangunan
– keterlambatan pelelangan
– keadaan musim (tingginya curah hujan)
– adanya jenis-jenis pekerjaan yang tidak resmi RKS / Bestek
– sering terjadinya revisi perencanaan proyek
– ulah para kontraktor yang tidak bonafide
Tugas-tugas lain yang dilaksanakan selama menjabat Wakil Gubernur Sulawesi Utara adalah :
 Pelaksanaan UU No. 4 / 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengolahan Lingkungan Hidup jo. Peraturan Pemerintah No. 29 / 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Wakil Gubernur ditugaskan sebagai Ketua Komisi daerah AMDAL. Dalam rangka pembangunan berwawsan lingkungan, maka berdasarkan PP. No. 29 / 1986, rebcana kegiatan suatu perusahaan industri atau proyek pembangunan lainnya yang baru akan dilaksanakan dan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan, wajib membuat penyajian informasi lingkungan (PIL) untuk dinilai oleh komisi Daerah dan selanjutnya membuat analisis dampak lingkungan (ANDAL), rencana pengelolaan lingkungan (RKL) serta rencana pemantauan lingkungan (RPL). Sedangkan perusahaan atau proyek yang sudah dilaksanakan dan ternyata mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup, wajib oleh Komosi Daerah, dan selanjutnya membuat studi evaluasi lingkungan (SEL), rencana pemantauan lingkungan (RPL). Dalam pembuatan PIL atau PEL, perusahaan (proyek sebagai pemrakarsa menggunakan tenaga ahli dari Pusat Studi Lingkungan UNSRAT atau Konsultan lainnya yang memiliki izin. Untuk proyek-proyek Pusat, dibentuk Team AMDAL Pusat pad tiap Departemen. Kemudian dengan adanya program-program menyangkut lingkungan hidup yang dikendalikan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) ditingkat pusat, maka Wakil Gubernur ditunjuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaanya. Di daerah.
Program – program dimaksud ialah :
• Program kali bersih (PROKASI) ;
• Penanggulangan pencemaran gas kendaraan bermotor (CO2) ;
• Penanggulangan bahan beracun dan berbahaya (B3) ;
• Penanggulangan pencemaran industri skala kecil ;
• Penanggulangan pencemaran pantai dan laut ;
• Program kebersihan (Adipura) ;
• Penanggulangan pencemran udara
 Penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
Di daerah Sulawesi Utara sejak Zaman Hindia Belanda dan pendudukkan Jepang, sudah ditemukan biji emas di Goropai, Tapa Beken dan Mintu (Bolaang Mongondow), dan di Ratatotok (Minahasa). Kemudian pada tahun 1950-an, rakyat sudah menambang emas secara tradisional di Tobongon (Bolaang Mongondow). Pada tahun 1973, dengan keputusan Menteri Pertambangan No. 77 / 1973 ditetapkan wilayah pertambangan rakyat (WPR) seluas 664 Ha di Mintu, Lanut, Tobongon (Bolaang Mongondow). Pertambangan emas dalam WPR tersebut kemudian diatur dengan peraturan Daerah Sulawesi Utara No. 6 / 1984. diatur WPR, kegiatan penambangan dan pendulangan emas oleh rakyat tidak diizinkan. Pada tahun 1986 / 1987,oleh pemerintah pusat diberikanpersetujuan kontrak karya (KK) kepada beberapa perusahaan patungan antara pengusaha Asing dan pengusaha Nasional, dan juga izin kuasa pertambangan (KP) kepada beberapa perusahaan nasional untuk mengadakan eksplorasi bahan galian emas di Sulawesi Utara. Perusahan-perusahaan tersebut ialah PT. Maeras Soputan Mning di Minahasa Tengah/ Utara dan Sangihe Talaud PT. Newmont Minahasa Raya di Minahasa Selatan dan sebagian Bolaang Mongondow, PT. Autam di Bolaang Mongondow dan PT. Dian Maesa Jaya Gorontalo. Ketika perusahaan-perusahaan tersebut mulai melaksanakan kegiatan eksplorasi dan menemukan batu-batuan emas, hal itu diketahui oleh rakyat disekitarnya dan mereka turut mencari emas dan mengadu nasib disana seperti yang terjadi di Hais / Morea (Minahasa), Laina / Lapongo (Sangihe-Talaud) dan di Kotabunan (Bolaang Mongondow). Selain ribuan rakyat yang masuk diwilayah KK dan KP, dipergunakan pula peralatan semi masimal seperti trumol dan mesin pompa air serta penggunaan air raksa (Hg) yang mencemari tanah dan air sungai / laut yang dapat berakibat fatal bagi kehidupan (penyakit minamata), disamping cara penambangan yang merusak lingkungan.
– Berhubung dengan permasalahan tersebut, diadakanlah penertiban antara lain mengunjungi lokasi penambangan emas tanpa izin (PETI) yaitu dilembak Taware, Ratatotok dan Lanut sekaligus memberikan penjelasan dan bimbingan kepada masyarakat agar mematuhi kebijaksanaan Pemerintah dan mentaati ketentuan peraturan yang berlaku.
– Kemudian, berhubung masaalah penambangan emas tanpa izin terjadi juga di Propinsi lainnya di Indonesia, maka pada tanggal 7 November 1987, berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri No. 25 / 1987, diadakan rapat d Departaemen Dalam Negeri dipimpin oleh Direktur Jenderal PUOD dan Direktur Jenderal Pertambangan. Kesimpulan rapat ialah bahwa penertiban pertambangan emas tanpa izin oleh rakyat, dilaksanakan secara bertahap dan pada tanggal 1 Juli 1988 sudah haus selesai tahapan pertama : Persiapan
Pada tahapan ini diberikan penerangan dan penyuluhan sertadaftaran penambang dan peralatan yang digunakan.
Tahapan Kedua : Tindakan Penertiban
Penertiban antara lain ialah menyalurkan kegiatan penambangan oleh penduduk setempat ke lokasi yang telah dikembalikan oleh pemegang KK dan KP.
Tahapan ketiga : Pembinaan dan Penguasaan
Pada tahapan ini diharapkan kegiatan penambangan liar sudah berkurang dan paling lambat pada tanggal 1 Juli 1988 semua penambang emas oleh rakyat.
– Akan tetapi setelah lewat batas waktu tanggal 1 Juli 1988, rakyat kembali lagi memasuki wilayah KK. Bahkan di Kotabunan, rakyat setempat melakukan pengrusakan ”base-camp” PT. Antam. Oleh karena itu, upaya penertiban tetap dilanjutkan antara lain anjuran kepada para penambang untuk membentuk koperasi seperti halnya KUD Bulawan dilokasi Lanut (kemudian menjadi KUD Nomontang).
– Nanti pada tahun 1990 Departemen Pertambangan dan Energi menetapkan lokasi Lanut di Bolaang Mongondow menjadi ”pilot-project” pelaksanaan program pertambangan skala kecil (PSK) dengan prinsip mengikut-sertakan rakyat dalam pembangunan sektor pertambangan secara tertib melalui wadah koperasi dan PT. Antam ditunjuk sebagai Bapak Angkat.
Pada waktunya wadah koperasi tersebut akan diberikan kuasa pertambangan (KP). Akan tetapi sampai sekarang masaalah PETI di Sulawesi Utara masih ada, bahkan di Bolaang Mongondow sudah memasuki wilayah hutan lindung taman Nasional Dumoga-Bone.

 Pemantauan pelaksanaan PP. 30 / 1980 tentang peraturan diplin pegawai negeri sipil.
Dalam setiap pembinaan kepada pegawai negeri sipil (PNS), diberikan penjelasan mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dan larangan-larangan yang harus dipatuhi agar tidak terkena hukuman disiplin. Dari hasil pemantauan, ternyata bahwa pada umumnya PP.30 / 1980 telah diketahui oleh PNS terutama oleh para Ka. Kanwil dan Ka. Dinas, tetapi dalm penegakkan disiplin PNS dilingkungannya masing-masing belum diterapkan sebagaimana mestinya. Berbagai upaya yang ditempuh seperti penegasan ketentuan jam kerja dikantor, daftar absensi dan pelaksanaan ”pekan disiplin” menjelang peringatan HUT Propinsi setiap 23 September, ternyata membawa dampak positif dalam penegakkan disiplin PNS.
Bahkan terhadap pelanggaran disiplin yang terjadi, oleh kepada Unit kerja yang bersangkutan telah dikenakan tindakan berupa hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.
 Peningkatan fungsi lembaga ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).
Dalam rangka peningkatan fungsi LKMD sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan dipedesaan, maka berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 18 / 1989 telah dibentuk Team Pembina LKMD ditingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten / Kotamadya sampai ditingkat kecamatan.
Ditingkat propinsi Sulawesi Utara, Gubermur menunjuk Wakil Gubernur sebagai Ketua Pembina Harian dengan anggota-anggotanya terdiri dari unsur Kanwil, Dinas teknis dan ABRI.
Dalam pelaksanaan tugasnya diadakan pengelompokkan dalam kelompok-kelompok Kerja (POKJA) disesuaikan dengan keterkaitan masing-masing dalam bidang-bidang pembinaan dan program masuk Desa dari Instansi masing-masing seperti POKJA KADARKUM, POKJA POSKUMDU, dll. Dengan demikian LKMD tidak hanya aktif pada waktu pelaksanaan bulan bakti LKMD setiap bulan Maret, tetapi benar-benar diharapkan dapat berfungsi secara permanen sebagai penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Terpadu.
 Pelaksanaan Program Peningkatan Peran Wanita (P2W)
Dalam rangka pelaksanaan program-program peningkatan Peran Wanita (P2W) didaerah seperti program P2WKSS, program NAKERWAN / tenaga kerja wanita, program bina keluarga balita (BKB), program latihan kepemipinan wanita (LKW), POSYANDU dan lain-lain yang tersebar diberbagai Departemen, maka atas permintaan Menteri Negara Urusan Wanita, Menteri Dalam Negeri telah menunjuk para Gubernur diseluruh Indonesia sebagai penanggung jawab.Untuk mengkoordinasi pelaksanaannya sehar-hari baik program yang dilaksanakan oleh Kanwil dan Dinas Daerah maupun yang dilaksanakan oleh organisasi-organisasi wanita, dibentuk Team Koordinasi yang diketahui Wakil Gubernur ditingkat propinsi dan Sakwilda Tkt. II ditingkat Kabupaten / Kotamadya. Anggota-anggotanya yang terdiri dari unsur staf, Kanwil /Dinas terkait dan organisasi wanita. Di Sulawesi Utara telah disusun Analisis Situasi Wanita, sistim pemantauan dan sisti pelaporan pelaksanaan program-program P2W oleh BAPEDA bekerjasama dengan Pusat Studi Wanita UNSRAT dan Instansi terkait.
 Peningkatan produktifitas
Wakil Gubernur ditugaskan juga sebagai Ketua Dewan Produktifitas Daerah Sulawesi Utara, dalam kaitan dengan peningkatan produktifitas yang adlah suatu gerakkan secara nasional dan berlaku pada semua sektor.
Untuk tahun 1990 / 1991 pada tingkat daerah Sulawesi Utara telah selesai disusun :
a. Analisa produktifitas tingkat perusahaan (mikro) pada PT. Industri Kapal Indonesia di Bitung dan pada PN. PERIKANI Bitung.
b. Laporan akhir pengkajian faktor-faktor yang mempengaruhi produktifitas tenaga kerja (makor dan mikoro), dan pengukuran produtifitas tenaga kerja parsal.
Pada waktu menjabat Wakil Gubernur, daerah Sulawesi Utara sedang giat-giatnya mengadakan promosi daerah untuk menarik minat para investor baik dalam negeri maupun luar negeri, melaksanakan penanaman modal didaerah Sulawesi Utara. Dalam rangka promosi daerah dimaksud, saya bersama ketua Bapedda (Ir. R. Dendeng), beberapa staf (antara lain Drs. P. Karambut) dan kepala Dinas seta Bupati Bolaang Mongondow (Drs. J. A. Damopolii) dan pihak swasta mengadakan kunjungan ke Singapura, Korea Selatan, Tokyo /Jepang, Taiwan dan Hongkong. Di Singapura kami mengadakan pertemuan dengan pengusaha-pengusaha swasta disana dan menyampaikan informasi mengenai potensi daerah Sulawesi Utara dan kemudahan-kemudahan yang ada untuk penanaman modal. Dari Singapura kami menuju Seoul / Korea Selata. Kami dijemput oleh Bapak Lakasamana R. Kasenda (Duta besar RI di Korea), dan oleh beliau difasilitasi pertemuan dengan pengusaha-pegusaha swasta, pada kesempatan mana kami menyampaikan informasi dan data investasi seperti yang disampaikan di Singapura. Secara parsial terjadi juga dialog antara pengusaha-pengusaha di Korea Selatan langsung dengan kepala-kepala Dinas terkait dan beberapa pengusaha swasta yang ikut rombongan kami.
Selesai dikunjungan di Seoul, kami menuju Tokyo / Jepang. Setibanya disana, dengan bantuan Duta Besar RI di Jepang, kami dapat mengadakan pertemuan juga dengan pengusaha-pengusaha swasta di Jepang. Seperti halnya di Singapura dan Seoul, maka pengusaha-pengusaha swasta di Jepang manaruh perhatian juga terhadap paparan kami mengenai potensi daerah Sulawesi Utara.
Dari Tokyo kami menuju Taipeh- ibu kota Taiwan. Disini kami sempat bertemu dengan perdana Menteri Taiwan, dan kepada beliau kami berikan data mengenai potensi daerah Sulawesi Utara dibidang penanaman modal. Ada hal yang menarik di Taiwan, yaitu bahwa antara pengusaha kecil, pengusaha menengah dan pengusaha besar ada suatu rangkaian usaha kerjasama yang saling membutuhkan. Misalnya suatu perusahaan besar, komponen-komponen yang dibutuhkan disediakan oleh pengusaha kecil dan menengah yang bukan merupakan anak perusahaannya. Jadi mereka saling menghidupkan, dan tidak ada monopoli usaha.
Selesai kunjungan di Taiwan kami menuju Hongkong. Konsul Jenderal RI di Hongkong pada waktu itu adalah Drs. Rustandi teman seangkatan di Fakultas Sosial Politik UGM sesama ikatan dinas dari Departemen Dalam Negeri. Isterinya asal Manado. Beliau mengfasilitasi pertemuan kami dengan pengusaha-pengusaha swasta di Hongkong.
Demikianlah kunjungan saya ke beberapa negara di asia dalam rangka promosi investasi di daerah Sulawesi Utara. Hasilnya nampak kemudian hari, antara lain adanya beberapa pengusaha dari Jepang yang menanammodalnya di Sulawesi Utara (Bitung) khususnya dibidang perikanan. Pada kesempatan lain, saya bersama Bupati Bolaang Mongondow (Drs. Sy. Paputungan) dan kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Utara (Ir. Payon) pernah mengadakan kunjungan ke Philipina Selatan meninjau perkebunan pisang mulai ari penanaman, pengolahan dan pengepakkan intuk ekspor. Selain itu juga meninjau pelabuhan perikanan di General Santos.
Pada waktu itu ada rencana dari perusahaan di Philipina Selatan tersebut untuk membuka perkebunan pisang di Bolaang Mongondow. Mereka memerlukan areal seluas ± 6000 Ha selain untuk perkebunan pisang, juga untuk membuat ”air strip” untuk pendaratan pesawat ringan milik perusahaan. Akan tetapi karena areal yang diperlukan tidak dapat di sediakan, maka rencana tersebut tidak jadi.
– Pada tahun 1991 saya mengakhiri tugas sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Utara, dan digantikan oleh Drs. Ahmad Najamudin. Sementara, sampai dengan tahun 1992, saya masih menjadi ”Widya-iswara” pada badan pendidikan dan latihan (Diklat) pegawai Sulawesi Utara di Manado.
Bertepatan dengan diselenggarakannya PEMILU tahun 1992 saya mencalonkan diri dan terpilih enjadi Anggota DPR-RI dari Golongan-Karya (Fraksi Karya Pembangunan) periode 1992-1997. kebetulan juga pada tahun 1992 saya sudah pensiun dari Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kemudian pada Pemilu 1997 saya mencalonkan diri lagi, da kembali terpilih menjadi Anggota DPR-RI (Fraksi Karya Pembangunan) periode 1997-2002. namun pada tahun 1998 terjadi reformasi di bidang politik, pada saat mana Presiden RI-Soeharto mengundurkan diri karena adanya desakan mahasiswadan juga desakan Pimpinan DPR-RI. Karenannya, B. J. Habibie yang pada waktu itu adalah Wakil Presiden diangkat sumpahnya oleh ketua Mahkamah Agung menjadi Presiden RI. Masa jabatan Presiden B. J. Habibie hanya berlangsung ± 1 tahun, berhubung adanya tuntutan reformasi untuk segera menyelenggarakan PEMILU serta memilih Presiden dan Wakil Presiden baru. Maka diselenggarakanlah Pemilu 1999, serta dipilih Presiden baru yakni K. H. Abdurachman Wahid (Gusdur) dan Wakil Presiden baru yakni Ibu Megawati Sukarnoputri. Dengan adanya reformasi dibidang politik tersebut, maka periode keanggotaan DPR-RI yang semula 1997-2002 dipersingkat menjadi 1997-1999. saya sebagai anggota DPR-RI berhenti pada tahun 1999 dan menjalani masa pensiun.
– Demikianlah perjalanan kehidupan dan karier saya sebagai pegawai negeri sipil (PNS), dan sedikit dalam kehidupan politik. Sudah tentu sebagaimana layaknya suatu perjalanan dan dinamika kehidupan, maka disamping suka ada juga duka-nya, yaitu :
a) Pernah sebagai pembantu khusus gubernur (masa Pj. Gubernur A. Amu) tidak mendapat tugas pekerjaan. Istilah sekarang ”non-job”. Hal ini mungkin karena pada waktu itu ”job description” belum jelas seperti sekarang.
b) Pada tahun 1965 pernah mencalonkan diri untuk Bupati Bolaang Mongondow, tetapi tidak terpilih karena hanya memperoleh dukungan 2 suara dari 18 anggota DPRD Bolaang Mongondow. Kemudian diketahui bahwa yang memilih saya adalah keluarga dari Bilalang (Kampung Saya) yakni Sdr. Sy. Pobela (NU) dan Sdr. H. D. Mokoginta (PNI)
c) Pada waktu Walikotamadya Manado J. H. Pusung akan mengakhiri masa jabatanya, Gubernur H. V. Worang sudah memberitahukan kepada saya agar mempersiapkan diri menjadi Pj. Walikotamadya Manado. Waktu itu saya menjabat Administratur bidang umum merangkap kepala biro kepegawaian, bahkan sudah ada Bupati yang mengetahui dan memberikan ucapan selamat yaitu Bupati Bolaang Mongondow (U. N. Mokoagow) dan Bupati Sangihe Talaud (J. A. Tindas) saya juga sudah sempat menghandiri rapat kerja walikotamadya seluruh Indonesia di Surabaya, dan kolega saya Drs. Hi. A. Nusi (Direktur Pd. Pancastia) sudah memesan baju dinas putih-putih untuk pelantikan nanti. Tetapi ternyata tersebut menjadi lain yang dilantik bukan saya, melainkan Sdr. M. H. W. Dotulong (Sekwilda Propinsi Sulut) adakah permainan di balik itu? Huallalahu alam bis sawaab
d) Menjelang berakhirnya masa jabatan Gubernur C. J. Rantung pada tahun 1995, diadakan pemilihan Gubernur baru oleh DPRD SULUT. Saya ikut mencalonkan diri, waktu itu masih anggota DPR-RI tetapi tidak terpilih karena hanya memperoleh dukungan 7 suara dari 45 org anggota DPRD SULUT . yang terpilih menjadi Gubernur SULUT adalah Mayjen. E. E. Mangindaan (Karyawan ABRI) yang sudah diarahkan. Saya memahami hal ini, karena saya hanya merupakan calon pendamping. Memang pada masa dwi fungsi ABRI masih berlaku, maka pada pemilihan Gubernur atanu Bupati / Walikota , dari calon karyawan ABRI sudah pasti terpilih karena sudah diarahkan dari atas.
e) Setelah memasuki masa pensiun dan menjelang pemilu 2004 saya pernah juga mengikuti seleksi untuk menjadi anggota KPU Daerah SULUT. Dalam tanya jawab ada anggota panitia seleksi yang menanyakan kalu bapak terpilih menjadi anggota KPUD apakah bapak masih sanggup bertugas ke daerah Sangihe Talaud, saya jawab sanggup (memang usia saya pada waktu itu sudah memasuki 70 tahun) akhirnya saya tidak lulus dalam fit and proper test.
f) Pada Pemilu 2004 saya mencalonkan diri menjadi anggota DPD asal daerah SULUT. Tiap daerah Propinsi mempunyai 4 orang wakilnya yang di DPD tersebut yang akan membawakan atau menyuarakan aspirasi dan kepentingan daerah di Pusat. Hasilnya, saya tidak terpilih karena perolehan suara tidak mencapai batas yang ditetapkan. Saya menyadari bahwa kekalahan ini disebabkan kurang sosialisasi. Saya tidak mempunyai tim sukses, tapi hanya bersama istri saya kami keliling bertemu org-org / pemilih yang ada di daerah kabupaten / kotamadya se-SULUT. Selain dari pada itu, mungkin juga karna para pemilih lebih suka memilih calon-calon yg masih muda usianya. Itulah sekilas duka yg dialami, tetapi memang begitulah dinamika dan romantika kehidupan. Saya menerima dengan lapang dada karna pasti di dalamya ada hikmah dan pelajaran yang dapat saya petik. Orang bijak mengatakan jangan melihat ke belakang dengan kemasgulan dan jangan melihat kedepan dengan kecemasan tetapi lihatlah sekeliling dengan penuh keyakinan. Saya bersyukur ke hadirat Allah SWT atas nikmat berupa kesehatan yg dianugerahkannya serta bimbingan dan petujukNya kejalan yg lurus dan benar. Amien….

Prakata

Bismillah. Segala puji bagi Allah SWT.

Sebenarnya saya sendiri sejak semula tidak bermaksud membuat tulisan mengenai perjalanan hidup saya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai dari kepangkatan pertama sampai pensiun, karena nanti bisa saja ada kesan seolah-olah saya ingin menonjolkan diri atau membanggakan diri sendiri.
Namun karena adanya desakan dari anak saya Dr. Mutu Bulan Mokoginta, SE, M.Si, demikian juga keponakan H. Achmad Marendes, MBA dan saudara sepupu isteri saya Ir. Jaya Frits Mokoginta, MT serta isteri saya sendiri, malahan isteri saya telah mengambil inisiatif mengumpulkan bahan-bahan dan menyusunnya, maka akhirnya saya berusaha menyajikan catatan-catatan dalam tulisan ini mengenai perjalanan hidup saya sebagai PNS yang pada dasarnya sama seperti PNS-PNS lainnya. Menurut isteri saya, hal ini perlu, paling tidak agar dapat dibaca oleh anak-anak dan cucu-cucu saya.
Perlu juga dinyatakan disini bahwa tulisan ini bukanlah seperti uraian dalam buku tentang sesuatu ilmu pengetahuan ataupun suatu otobiobrafi, tetapi benar-benar adalah merupakan kumpulan catatan-catatan atau memori mengenai apa yang dialami selama menjadi PNS, dan bagaimana lika-likunya. Saya berusaha agar tulisan ini tidak seperti laporan perjalanan dinas walaupun sedikit banyak ada kemiripannya.
Selain itu, catatan-catatan dalam tulisan ini bercerita juga mengenai hal ikhwal kehidupan saya pada masa kecil, kemudian kehidupan di bangku sekolah sejak pendidikan dasar sampai di perguruan tinggi.
Kiranya tidaklah berlebihan, serangkaian dengan itu, disinggung pula seluk-beluk kehidupan saya sejak berumah tangga sampai cerita mengenai keadaan keluarga saya dari kedua belah pihak (pihak saya, dan pihak isteri saya). Diceritakan juga mengenai pertemanan dengan sesama kolega/teman kerja sampai di lingkungan isteri-isteri yang sehari-hari adalah sebagai pendamping, teman hidup, inspirator, dan motivator yang sangat berperan dan penting dalam pelaksanaan tugas kami sebagai PNS ataupun Pejabat. Seperti kalimat ”There’s a strong Wife behind the successful Husband”.
Akhirnya, “The last but not least”, saya sangat berterima kasih kepada isteri dan anak-anak saya yang sepenuhnya telah membantu sehingga tulisan ini dapat diselesaikan.
Semoga kiranya Allah SWT berkenan dan meridhoi niat baik ini. Amin.

Manado, 13 Agustus 2009